PHK Meluas, Lapangan Kerja Kian Terbatas

Penilaian negatif dari 73 persen ekonom terhadap kondisi penciptaan lapangan kerja mengindikasikan memburuknya daya serap tenaga kerja, sekaligus menjadi sinyal bahwa pertumbuhan ekonomi belum cukup kuat untuk memperluas kesempatan kerja dibandingkan enam bulan sebelumnya.

JAKARTA – Kondisi penciptaan lapangan kerja di Indonesia yang memasuki lampu kuning menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya mampu diterjemahkan menjadi perluasan kesempatan kerja. Penilaian mayoritas ekonom bahwa kondisi ketenagakerjaan memburuk dalam enam bulan terakhir menjadi sinyal perlunya evaluasi terhadap efektivitas kebijakan ekonomi dalam menyerap tenaga kerja.

Tanpa percepatan investasi produktif, penguatan sektor riil, dan dukungan terhadap UMKM, pertumbuhan ekonomi berisiko tidak diikuti penciptaan lapangan kerja yang memadai, sehingga menekan daya beli masyarakat dan memperbesar kerentanan ekonomi rumah tangga.

Survei Ahli Ekonomi Semester II-2026 yang digelar pada 21 September-13 Oktober 2026 oleh Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) mengungkap, 73 persen dari 63 ahli ekonomi memberikan penilaian negatif. Sebagai rinciannya, 30 ekonom atau 48 persen menilai penciptaan lapangan kerja lebih rendah dibanding enam bulan sebelumnya, dan 16 ekonom atau 25 persen bahkan menilai jauh lebih rendah.

Pemerhati Kemiskinan Sustainability Learning Center (SLC), Hafidz Arfandi menilai memburuknya serapan tenaga kerja dipengaruhi oleh perlambatan pertumbuhan ekonomi domestik dan global. Sektor pertanian, terutama padi dengan harga jual yang dipatok hingga 6.500 rupiah per kilogram (kg), diharapkan menopang daya beli masyarakat perdesaan, diperkuat permintaan bahan pangan dari program Makan Siang Sekolah Bergizi.

Meski tidak menyerap banyak tenaga kerja secara langsung, sektor ini berpotensi mendorong pertumbuhan UMKM dan pekerjaan informal di desa. “Sementara itu, sektor formal masih ditopang industri kendaraan, elektronik, garmen dan sepatu, serta furnitur yang tumbuh di atas 10 persen,” jelas Hafidz di Jakarta, Kamis (29/10).

Sebaliknya, kota menengah nonindustri menghadapi pelemahan serapan tenaga kerja, terutama bagi pekerja tingkat pemula (entry level). Sektor perhotelan dan konstruksi juga tertekan akibat terbatasnya belanja pemerintah di tengah pengetatan anggaran. Hafidz mengingatkan, kenaikan daya beli perdesaan berpotensi diikuti inflasi pangan di perkotaan yang menggerus pendapatan masyarakat.

Terjebak “Jobless Growth”

Peneliti Mubyarto Institute, Awan Santosa, menilai hasil survei LPEM FEB UI sejalan dengan keluhan masyarakat mengenai minimnya penciptaan lapangan kerja. Menurutnya, penurunan tingkat pengangguran terbuka (TPT) tidak boleh membuat pemerintah lengah karena jumlah pengangguran dan setengah pengangguran masih tinggi, sementara pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor padat karya terus terjadi.

"Meskipun tingkat pengangguran terbuka menurun, tetapi angkanya masih cukup besar. Belum lagi tingkat pengangguran tersembunyi atau setengah pengangguran di Indonesia yang juga masih cukup tinggi," katanya.

Dia mendorong pemerintah mengubah arah industrialisasi dari padat modal menjadi padat karya agar pertumbuhan ekonomi lebih banyak menyerap tenaga kerja. Pasalnya, hilirisasi yang selama ini meningkatkan PDB dinilai masih minim dalam menciptakan pekerjaan, sehingga berisiko memicu jobless growth.

Awan menegaskan terobosan program padat karya yang bertumpu pada UMKM penting dilakukan karena 97 persen lapangan kerja selama ini disediakan oleh sektor tersebut.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) nasional Indonesia tercatat sebesar 4,65 persen per Mei 2026, turun dari 4,68 persen pada Februari 2026. Pada periode tersebut, jumlah angkatan kerja mencapai 155,41 juta orang, dengan 148,19 juta orang berstatus bekerja dan sekitar 7,22 juta orang masih menganggur.

Meski tingkat pengangguran menunjukkan penurunan, persoalan ketenagakerjaan masih menjadi tantangan, terutama karena penyerapan tenaga kerja belum merata di seluruh wilayah. Berdasarkan data yang disampaikan, Papua mencatat TPT tertinggi sebesar 7,08 persen, disusul Jawa Barat sebesar 6,61 persen dan Banten sebesar 6,48–6,59 persen.

Tingginya tingkat pengangguran di sejumlah wilayah tersebut menunjukkan perlunya penguatan penciptaan lapangan kerja yang lebih merata, agar pertumbuhan ekonomi dapat diikuti peningkatan kesempatan kerja di berbagai daerah.