Pastikan Distribusi Beras Tepat Sasaran, Perum Bulog Maluku-Malut Perkuat Pengawasan Penyaluran Beras SPHP

AMBON –Perum Bulog Kantor Wilayah Maluku dan Maluku Utara memperkuat pengawasan penyaluran beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) guna mencegah penyalahgunaan oleh mitra penyalur serta memastikan distribusi beras bersubsidi pemerintah tepat sasaran.

Pemimpin Perum Bulog Kanwil Maluku dan Maluku Utara Ramaijon Parulian Purba, di Ambon, Rabu (28/10), mengatakan penguatan pengawasan dilakukan melalui evaluasi mekanisme distribusi, penertiban mitra penyalur, serta pemantauan terhadap seluruh jalur distribusi beras SPHP.

“Penguatan pengawasan ini merupakan bentuk komitmen Bulog dalam menjaga kepercayaan publik dan memastikan penyaluran beras SPHP berjalan secara tertib, transparan, dan tepat sasaran. Kami terus mendorong seluruh mitra penyalur untuk mematuhi ketentuan yang berlaku serta memastikan beras SPHP dapat diterima masyarakat sesuai tujuan program pemerintah,” kata Ramaijon.

Langkah tersebut merupakan tindak lanjut atas dugaan penyalahgunaan beras SPHP oleh oknum mitra penyalur di wilayah Matraman dan Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur.

Ia menjelaskan, Bulog juga membentuk Satuan Tugas Khusus (Satgas Khusus) Penertiban Program Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) untuk memperkuat pengendalian distribusi di seluruh wilayah operasional.

Satgas tersebut bertugas memantau jalur distribusi, mengevaluasi kepatuhan mitra penyalur, serta memastikan setiap tahapan penyaluran beras pemerintah berjalan sesuai ketentuan.

Di wilayah Maluku dan Maluku Utara, Bulog menetapkan target penyaluran beras SPHP 2026 sebanyak 5.142 ton. Hingga 29 Oktober 2026, realisasi penyaluran mencapai 2.824 ton atau 54,9 persen dari target tahunan.

Sementara itu, stok beras Program Public Service Obligation (PSO) yang dikelola Bulog Kanwil Maluku dan Maluku Utara tercatat sebanyak 9.424 ton.

Menurut Ramaijon, pengawasan juga diarahkan pada jaringan mitra penyalur, termasuk Rumah Pangan Kita (RPK), terutama terkait kepatuhan terhadap ketentuan distribusi, harga jual, dan larangan penyalahgunaan komoditas program pemerintah.

Ia menegaskan, seluruh jajaran Bulog di wilayah Maluku dan Maluku Utara didorong melakukan pengawasan secara lebih intensif dan evaluasi berjenjang untuk meminimalkan potensi penyimpangan dalam rantai distribusi.

Bulog juga menyatakan mendukung proses penegakan hukum yang dilakukan aparat berwenang serta siap memberikan informasi yang diperlukan agar dugaan pelanggaran dapat ditangani secara objektif.

Melalui langkah tersebut, Bulog berharap pelaksanaan program SPHP dapat berjalan lebih tertib dan akuntabel dalam menjaga stabilitas pasokan serta harga beras sekaligus melindungi kepentingan masyarakat.