Kaltim Tekankan Penggunaan Data Tunggal Entaskan Kemiskinan

SAMARINDA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) menekankan pentingnya penggunaan data tunggal oleh seluruh perangkat daerah sebagai landasan utama merumuskan kebijakan dan pelaksanaan program pengentasan kemiskinan secara terpadu seiring dengan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Sri Wahyuni di Samarinda, Senin, menegaskan bahwa akurasi data menjadi pilar utama dalam merumuskan dan mengeksekusi kebijakan penanganan kemiskinan di wilayah tersebut.

“Kita berharap semua pihak yang terkait dengan kegiatan penanganan kemiskinan itu menggunakan data yang sama. Saya berharap kita tidak keluar dari data yang sudah ada untuk pengentasan kemiskinan,” katanya.

Penegasan tersebut disampaikannya saat membuka Rapat Koordinasi Pengentasan Kemiskinan dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Bidang Sosial Provinsi Kaltim Tahun 2026 di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim.

Oleh karena itu, ia meminta Dinas Sosial selaku leading sector untuk terus meningkatkan koordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) serta instansi terkait, termasuk Kementerian Sosial, dalam pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

Selain memastikan keseragaman data, Sri Wahyuni mengingatkan pentingnya evaluasi berkala terhadap berbagai intervensi yang telah dilaksanakan.

Alokasi anggaran yang direncanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) harus diterjemahkan secara konkret ke dalam rencana kerja masing-masing perangkat daerah.

Ia juga menginstruksikan agar seluruh program intervensi bagi penduduk miskin wajib dicatat dalam dasbor Satu Data guna mempermudah pemantauan perkembangan secara berkala.

“Nanti dilaporkan saja ada tidak perangkat daerah yang mengabaikan data itu,” tegasnya.

Terkait Indikator Kinerja Kunci (IKK) urusan sosial, Sri Wahyuni menyebutkan saat ini Kaltim menempati peringkat keempat nasional dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD).

Kendati demikian, penyajian data layanan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) tetap perlu dievaluasi, terutama metode penghitungan capaian pelayanan di dalam maupun di luar panti.

Di sisi lain, Sekda turut mengingatkan potensi munculnya persoalan sosial baru akibat arus pencari kerja ke Kaltim seiring pembangunan IKN.

Dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) juga diminta menjadi perhatian dalam perencanaan program mitigasi masalah sosial. Ant/S-2