KKP Luncurkan Aturan Main Karbon Biru, Lindungi Laut Sekaligus Bikin Untung Warga Pesisir

Kamis, 19 Nov 2026, 11:50 WIB

ANTALYA -Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) resmi meluncurkan aturan baru soal karbon biru di ajang Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31) di Antalya, Turki, Rabu (18/11/2026).

Aturannya adalah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 17 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon (NEK) Sektor Kelautan dan Perikanan.

Ket. Foto: Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) resmi meluncurkan aturan baru soal karbon biru di ajang Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31) di Antalya, Turki, Rabu (18/11/2026). Aturannya adalah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 17 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon (NEK) Sektor Kelautan dan Perikanan — Sumber: istimewa

Sederhananya, karbon biru itu adalah karbon yang disimpan di ekosistem laut dan pesisir, seperti mangrove, lamun, dan terumbu karang. Kalau ekosistem ini rusak, karbonnya lepas ke udara dan memperparah perubahan iklim. Kalau dijaga, karbonnya tersimpan dan bisa punya nilai ekonomi.

Nah, aturan baru ini jadi pedoman supaya pemanfaatan karbon biru tidak asal-asalan.

Menteri Kelautan dan Perikanan Trenggono menegaskan, prinsip utamanya adalah lindungi dulu, baru cari untungnya.

"Prinsip utama adalah restorasi dan perlindungan terlebih dahulu, kemudian optimalkan nilainya. Melalui pengelolaan karbon biru yang berintegritas, upaya konservasi dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat pesisir sekaligus mendukung mitigasi dan adaptasi perubahan iklim," ujar Trenggono di Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Apa isi aturan barunya?

Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan Koswara menjelaskan ada 3 hal penting:

1. Semua harus transparan dan terukur*

Setiap proyek karbon biru wajib diukur, dilaporkan, dan diverifikasi, atau disebut MRV (Measurement, Reporting, and Verification). Hasilnya juga harus dicatat di Sistem Registri Unit Karbon (SRUK) Indonesia. Jadi tidak bisa klaim sembarangan.

2. Unit karbon cuma bisa diklaim sekali

Satu unit karbon tidak boleh diklaim dua kali. Kalau sudah dipakai untuk target iklim nasional Indonesia (NDC), tidak bisa dijual lagi ke pihak lain. Begitu juga sebaliknya.

"Unit karbon hanya dapat diklaim satu kali, baik untuk pencapaian target kontribusi nasional atau Nationally Determined Contribution (NDC), maupun untuk ditransfer kepada mitra setelah memperoleh otorisasi sesuai ketentuan," jelas Koswara.

3. Warga pesisir harus ikut dapat manfaat

Aturan ini mengatur pembagian manfaat yang adil. Jadi bukan hanya perusahaan atau investor yang untung, tapi masyarakat pesisir yang menjaga mangrove dan lautnya juga harus merasakan hasilnya.

Selain meluncurkan aturan ini, KKP juga menggelar dialog dengan Global Green Growth Institute (GGGI) bertajuk "Advancing Blue Carbon in Indonesia: From Regulation to Implementation and Partnership".

Menurut KKP, minat pengembang proyek dan investor untuk kerja sama di karbon biru Indonesia makin meningkat.

Direktur Mitigasi Perubahan Iklim, Haruki Agustina, menjelaskan, semua sektor sekarang masuk dalam satu sistem nasional. Jadi upaya di sektor kelautan bisa nyambung langsung ke target iklim nasional Indonesia.

Sementara GGGI akan membantu Indonesia sebagai mitra teknis, mulai dari memperkuat aturan, sistem MRV, sampai menyiapkan proyek karbon biru yang siap didanai investor.

  • Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)
  • Ekosistem Karbon Biru
  • Masyarakat Pesisir

Redaktur: Muchamad Ismail

Penulis: Erik, Fredrikus Wolgabrink Sabini

PT. Berita Nusantara
© Copyright 2017 - 2026 Koran Jakarta ®
All rights reserved.