Bulog Nonaktifkan 6 Pegawai dan Bentuk Satgas Khusus Berantas Oplosan Beras SPHP

JAKARTA- Perum Bulog bergerak cepat menyikapi dugaan penyelewengan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) oleh oknum mitra penyalur di Matraman dan Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur.

Tak main-main, Bulog langsung menonaktifkan 6 pegawai untuk diperiksa dan membentuk Satuan Tugas Khusus (Satgas Khusus) Penertiban Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP).

Langkah ini diambil untuk memastikan beras subsidi pemerintah tidak lagi dipermainkan dan benar-benar sampai ke rakyat dengan harga yang sudah ditetapkan.

Direktur Utama Perum Bulog, Letjen TNI (Purn) Dr. Ahmad Rizal Ramdhani menegaskan komitmennya menjaga integritas penugasan pemerintah.

"BULOG memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan setiap penugasan pemerintah berjalan dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Karena itu, setiap informasi maupun temuan di lapangan kami sikapi secara serius, objektif, dan sesuai ketentuan," tegas Rizal, Rabu (29/10/2026).

Rizal menyebut penonaktifan pegawai adalah langkah administratif agar evaluasi berjalan objektif, transparan, dan akuntabel tanpa mendahului hasil pemeriksaan.

"Saya telah memberikan arahan kepada seluruh jajaran BULOG, baik di kantor pusat, wilayah, maupun cabang, untuk semakin meningkatkan kedisiplinan, ketelitian, dan pengawasan dalam setiap tahapan penyaluran," ujarnya.

Sementara itu, Satgas Khusus yang dibentuk akan memperkuat pemantauan jalur distribusi secara ketat, terintegrasi, dan berkelanjutan di seluruh wilayah operasional.

Satgas akan mengevaluasi kepatuhan mitra penyalur, termasuk jaringan Rumah Pangan Kita (RPK), serta memastikan larangan penyalahgunaan komoditas seperti mengoplos beras SPHP menjadi premium.

"Prinsipnya, kita ingin memastikan beras SPHP tersalurkan sesuai ketentuan, harga yang ditetapkan tetap terjaga, dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat," kata Rizal.

Bulog juga menegaskan mendukung penuh proses penegakan hukum oleh aparat berwenang dan siap memberikan informasi yang dibutuhkan agar setiap dugaan pelanggaran ditangani tuntas.