Kementan Tegaskan RPHU Wajib Penuhi Standar Sebelum Beroperasi
Senin, 16 Nov 2026, 23:44 WIBJAKARTA -Kementerian Pertanian (Kementan) menegaskan Rumah Potong Hewan Unggas (RPHU) wajib memenuhi standar dan persyaratan sebelum beroperasi. Salah satunya adalah memiliki Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV), guna menjamin keamanan pangan asal hewan dan perlindungan konsumen.
"RPHU harus memenuhi persyaratan perizinan berusaha (PB) dan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha (PB UMKU), seperti Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV), sesuai ketentuan yang berlaku," kata Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) Kementan, I Ketut Wirata, di Jakarta, Senin (16/11/2026).
Pernyataan itu menanggapi pembangunan RPHU baru di Kabupaten Tana Tidung, Kalimantan Utara (Kaltara), yang saat ini terus berjalan. Fasilitas yang dibangun pihak swasta di luar kawasan Pasar Imbayud Taka, Tideng Pale, tersebut ditargetkan mulai beroperasi pada Januari 2027.
Kementan melalui Ditjen PKH mengapresiasi pembangunan fasilitas tersebut. Kehadirannya diharapkan mendukung penyediaan daging ayam yang aman, sehat, utuh, dan halal (ASUH), sekaligus meningkatkan standar pemotongan unggas di daerah.
Namun, Wirata menegaskan kelayakan fasilitas tidak cukup dinilai dari bangunan fisik semata. Penyelesaian fisik harus diikuti dengan pemenuhan standar higiene dan sanitasi yang dibuktikan melalui sertifikasi NKV.
"Pembangunan RPHU baru merupakan perkembangan positif. Namun, penyelesaian fisik harus diikuti dengan pemenuhan persyaratan Perizinan Usaha dan persyaratan Perizinan Usaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha seperti sertifikat Nomor Kontrol Veteriner," ujarnya.
Ia juga menegaskan pemerintah daerah bersama pelaku usaha harus memastikan seluruh persyaratan dipenuhi sebelum fasilitas dioperasikan.
Berdasarkan hasil koordinasi Ditjen PKH dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kaltara, penataan kegiatan pemotongan ayam di Tana Tidung telah dibahas oleh pemerintah daerah melalui koordinasi lintas sektor.
Pembahasan itu melibatkan instansi yang membidangi peternakan dan kesehatan hewan, Kantor Kementerian Agama, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, unsur koperasi, serta pelaku usaha pemotongan ayam.
Melalui koordinasi tersebut, pemerintah daerah mendorong penyediaan RPHU yang memenuhi persyaratan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner. Fasilitas baru diharapkan mendukung proses pemotongan yang lebih tertata, higienis, serta memenuhi standar keamanan pangan.
"Perlindungan konsumen menjadi tujuan utama pembenahan tersebut," kata Wirata.
Ia menambahkan, dengan dibangunnya RPHU baru, prinsip kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner dapat berjalan, mulai dari penerapan biosekuriti, kesejahteraan hewan, higiene dan sanitasi yang baik.
Selain itu, pemeriksaan sebelum hewan dipotong (antemortem) dan pemeriksaan setelah hewan dipotong (postmortem) oleh dokter hewan dapat terlaksana, sehingga daging yang dihasilkan nantinya memenuhi prinsip ASUH.
"Tujuan utama pembenahan ini adalah melindungi masyarakat. Daging ayam yang dikonsumsi harus memenuhi prinsip Aman, Sehat, Utuh, dan Halal. Penataan fasilitas juga harus memberikan kepastian bagi pelaku usaha agar kegiatan pemotongan dapat berlangsung secara tertib dan berkelanjutan," ujarnya.
Menurut Wirata, keberhasilan pembenahan membutuhkan keterlibatan pemerintah daerah dan kepatuhan pelaku usaha dalam melaksanakan rekomendasi yang telah diberikan.
Ditjen PKH mendorong pemerintah daerah memastikan perbaikan fasilitas lama berjalan sesuai rekomendasi, sekaligus mempercepat penyelesaian persyaratan RPHU baru.
Kementan juga menekankan pentingnya komitmen kepala daerah dalam menjamin keberlanjutan pengawasan keamanan pangan asal hewan, termasuk melalui dukungan anggaran, ketersediaan dokter hewan dan tenaga teknis yang kompeten, serta penguatan kapasitas petugas pengawas.
Dengan dukungan tersebut, RPHU baru di Tana Tidung diharapkan tidak hanya menjadi fasilitas pemotongan yang memenuhi standar, tetapi juga memperkuat perlindungan konsumen, pengelolaan lingkungan, dan keberlanjutan usaha pemotongan unggas di daerah.
- rumah potong hewan
- Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH)
- Kementerian Pertanian (Kementan)
Redaktur: Muchamad Ismail
Penulis: Antara, Erik, Fredrikus Wolgabrink Sabini
Berita Terkait:
-
Buntut 600 Ton Beras SPHP Dioplos, BULOG Bentuk Satgas Khusus Awasi Mitra RPK
-
Melly Goeslaw Minta Revisi UU Hak Cipta Ubah Delik Aduan Jadi Delik Biasa
-
Peserta Magang Nasional Kini Masuk Kategori Pekerja, Menko Airlangga Ungkap Alasannya
-
Harga Beras Naik di Zona 2 dan 3, Bapanas Perintahkan Bulog Gaspol Salurkan SPHP & Bantuan Pangan
-
Bongkar Penyimpangan 20 Ton Beras SPHP di Pasuruan, Mentan/Kepala Bapanas Amran: Tindak Tegas!
PT. Berita Nusantara
© Copyright 2017 - 2026 Koran Jakarta ®
All rights reserved.