Kementan Bangun Skema Kemitraan Sektor Peternakan

JAKARTA – Pembenahan tata kelola peternakan dari hulu hingga hilir menjadi langkah strategis untuk memperkuat ketahanan pakan dan meningkatkan kesejahteraan peternak. Namun, efektivitas anggaran 300 miliar rupiah untuk pengadaan benih jagung pakan, yang direncanakan berlanjut pada tahun berikutnya, bergantung pada kemampuan pemerintah membangun kemitraan yang efektif antara petani, koperasi, peternak, dan Bulog.

Tanpa kepastian penyerapan hasil panen, stabilitas pasokan, dan harga yang menguntungkan petani maupun peternak, tambahan anggaran berisiko belum mampu mengatasi persoalan mendasar rantai pasok perunggasan nasional.

Menteri Pertanian Amran Sulaiman menegaskan pemerintah akan membenahi tata kelola peternakan dari hulu hingga hilir melalui kemitraan yang menghubungkan petani jagung, koperasi, kelompok peternak, dan Perum Bulog. Kementerian Pertanian menyiapkan anggaran 300 miliar rupiah untuk pengadaan benih jagung pakan dan merencanakan alokasi 300 miliar rupiah pada tahun berikutnya, sehingga total anggaran mencapai 600 miliar rupiah.

Pemerintah menargetkan pengembangan penanaman jagung hingga 300 ribu hektare untuk memenuhi kebutuhan jagung peternak sekitar 1,8 juta ton. “Dalam skema kemitraan, kelompok tani dibina untuk memasok jagung kepada kelompok peternak, sedangkan kelebihan produksi akan diserap Bulog guna memberikan kepastian pasar bagi petani dan menjamin pasokan bahan baku pakan,” ujar Mentan di Jakarta, Selasa (27/10).

Amran meminta pelaksanaan program berjalan tertib dan tepat sasaran, serta menginstruksikan pemerintah daerah mengawasi penyerapan hasil panen agar petani binaan tidak dirugikan oleh praktik perantara. Pemerintah juga akan bekerja sama dengan Satgas Pangan dan instansi terkait untuk menindak tegas praktik yang merugikan peternak.

Masalah Perdagangan

Selain memperkuat produksi jagung, pemerintah menyoroti persoalan tata niaga, termasuk anomali ketika harga di tingkat produsen turun tetapi harga konsumen tetap tinggi. Karena itu, pembenahan rantai pasok dan kebijakan pengadaan bahan baku, termasuk kedelai, diarahkan untuk menjaga keberlangsungan usaha peternakan serta meningkatkan kesejahteraan petani dan peternak.

Seperti diketahui, produk domestik bruto (PDB) subsektor peternakan menunjukkan tren positif. Berdasarkan data terbaru, PDB peternakan harga konstan tercatat mencapai 178,1 triliun rupiah dengan pertumbuhan sekitar 6,24 persen, dan menyumbang sekuritas signifikan terhadap PDB pertanian.