Inflasi Bali Tembus 3,79 Persen, Gianyar Gelar Pasar Murah dengan Diskon hingga 30 Persen

Gianyar, Bali - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gianyar, Bali, menggelar pasar murah yang menyediakan berbagai kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau guna membantu masyarakat sekaligus menekan risiko inflasi daerah.

“Kami ingin membantu masyarakat mendapatkan bahan kebutuhan pokok secara mudah dengan harga yang lebih terjangkau,” kata Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gianyar Anak Agung Gde Raka Suryadiputra di Gianyar, Rabu (28/10).

Pasar murah yang digelar di area food court Alun-Alun Kota Gianyar tersebut menyediakan sejumlah kebutuhan pokok, antara lain beras, minyak goreng, telur ayam ras, elpiji bersubsidi ukuran tiga kilogram, buah-buahan untuk sarana upacara, serta daging olahan.

Harga sejumlah komoditas dalam kegiatan itu lebih murah hingga 30 persen dibandingkan harga di pasaran. Salah satunya elpiji bersubsidi ukuran tiga kilogram yang dijual 18 ribu rupiah per tabung sesuai harga eceran tertinggi (HET), sedangkan harga di tingkat pengecer dapat mencapai 23 ribu rupiah.

Ia mengatakan pasar murah tersebut merupakan langkah konkret Pemkab Gianyar untuk mengantisipasi inflasi daerah, terutama menjelang Upacara Hari Raya Saraswati pada Sabtu (31/10) dan Pagerwesi pada 4 November.

Kegiatan itu juga merupakan tindak lanjut atas permintaan Lurah Gianyar kepada Pemkab Gianyar untuk membantu mengendalikan inflasi dan menjaga keterjangkauan harga kebutuhan pokok.

“Antusiasme masyarakat sangat tinggi. Kami merencanakan kegiatan dimulai pukul 07.30 WITA, tetapi masyarakat sudah mengantre sejak pukul 06.30 WITA. Ini menunjukkan kegiatan seperti ini sangat dibutuhkan masyarakat,” ujarnya.

Pemkab Gianyar juga terus mendorong pengendalian harga dan menjaga ketersediaan bahan pokok agar daya beli masyarakat tetap terjaga.

Badan Pusat Statistik (BPS) Bali mencatat inflasi di Bali mencapai 3,79 persen pada September 2026. Angka tersebut melampaui sasaran inflasi sebesar 1,5 hingga 3,5 persen sehingga diperlukan upaya stabilisasi harga.

Untuk itu, pemerintah daerah melalui Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah (TPPED) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota se-Bali, bersama Bank Indonesia (BI), terus melakukan berbagai upaya pengendalian inflasi.