Korut Tuduh Korsel Rekayasa Ranjau Darat

PYONGYANG — Korea Utara mengirimkan surat kepada Dewan Keamanan PBB (DK PBB) yang menuduh Korea Selatan merekayasa insiden ledakan ranjau darat. Pyongyang juga memperingatkan bahwa pelanggaran terhadap kedaulatannya dapat memicu tindakan pembelaan diri, dilansir dari Al Jazeera, Selasa (27/10).

Kantor berita KCNA melaporkan, perwakilan tetap Korea Utara untuk PBB mengirimkan surat tersebut pada Minggu, 25 Oktober 2026. Dalam surat itu, Pyongyang menuduh Seoul secara tidak berdasar mengalihkan kesalahan atas insiden ledakan ranjau darat yang disebut meragukan.

Ketegangan kedua negara meningkat setelah ledakan terjadi pada 21 September di Zona Demiliterisasi (DMZ) yang memisahkan Korea Utara dan Korea Selatan. Seoul menyalahkan ranjau darat milik Korea Utara atas insiden tersebut, namun Pyongyang menolak tuduhan itu.

Perwakilan Korea Utara untuk PBB menyebut insiden tersebut sebagai langkah untuk menggambarkan aktivitas negaranya sebagai invasi militer. Ia juga menilai tuduhan Korea Selatan sebagai upaya menghindari tanggung jawab atas meningkatnya ketegangan di Semenanjung Korea.

Dalam surat tersebut, Korea Utara menyatakan bahwa penguatan pertahanan perbatasannya merupakan pelaksanaan kedaulatan yang sah dan sesuai dengan Piagam PBB. Pyongyang juga menuduh Korea Selatan melanggar piagam tersebut karena melepaskan tembakan peringatan terhadap tentara Korea Utara di DMZ.

Sementara itu, Korea Selatan menyatakan bahwa tembakan peringatan dilakukan untuk meminta tentara Korea Utara kembali ke wilayahnya. Tembakan tersebut dilakukan ketika mereka melintasi Garis Demarkasi Militer (MDL).

Garis tersebut membentang di kawasan DMZ yang memisahkan kedua negara. Dalam beberapa tahun terakhir, personel Korea Utara diketahui membangun jalan taktis dan pagar di dekat MDL.

Aktivitas tersebut menjadi bagian dari upaya penguatan perbatasan yang turut memicu ketegangan antara kedua negara. Kementerian Unifikasi Korea Selatan pada Senin (26/10), menilai surat Pyongyang bertujuan membenarkan pekerjaan penguatan perbatasannya.

Seoul juga menganggap surat tersebut sebagai langkah balasan terhadap pesan Korea Selatan yang sebelumnya disampaikan kepada PBB. Tanggapan itu dilaporkan oleh kantor berita Yonhap.

Pekan sebelumnya, Kementerian Luar Negeri Korea Selatan mengirimkan surat kepada Presiden DK PBB yang menyalahkan Korea Utara atas ledakan ranjau darat tersebut. Seoul menyebut insiden itu sebagai pelanggaran nyata terhadap perjanjian gencatan senjata.

Beberapa hari sebelum surat Korea Utara dikirimkan, Kementerian Pertahanan Korea Selatan mengusulkan perundingan militer kepada Pyongyang. Usulan tersebut bertujuan memastikan lokasi perbatasan secara tepat dan mengurangi risiko bentrokan yang tidak disengaja. ils/I-1