Daya Beli Masyarakat Kian Timpang, Pemulihan Ekonomi Dipertanyakan

Kelompok menengah atas masih konsumtif terhadap barang tersier dan rekreasi, sementara kelompok menengah bawah tertekan inflasi pangan dan kenaikan harga kebutuhan sekunder.

JAKARTA – Pelebaran gap daya beli mencerminkan pemulihan ekonomi belum dirasakan secara merata. Ketika kelompok atas masih mampu membelanjakan uang untuk barang mewah dan rekreasi, masyarakat menengah bawah justru semakin terdesak oleh kenaikan harga pangan dan biaya hidup yang melampaui pertumbuhan pendapatan.

Kondisi ini bukan hanya menekan konsumsi rumah tangga, tetapi juga berisiko melemahkan permintaan domestik dan menghambat pertumbuhan sektor riil. Karenanya, tanpa penguatan pendapatan, pengendalian harga kebutuhan pokok, dan penciptaan lapangan kerja berkualitas, pertumbuhan ekonomi berpotensi terus berjalan tanpa diikuti perbaikan kesejahteraan yang merata.

Direktur Sustainability Learning Center (SLC) Hafidz Arfandi menyoroti ketimpangan daya beli yang kian melebar. Kelompok menengah atas masih konsumtif terhadap barang tersier dan rekreasi, sementara kelompok menengah bawah tertekan inflasi pangan dan kenaikan harga kebutuhan sekunder.

Dia menambahkan, sebanyak 70–80 persen pendapatan kelompok bawah terserap untuk kebutuhan pokok, dibandingkan 30–40 persen pada kelompok menengah atas. "Memang dari tahun ke tahun bila diamati muncul ketimpangan besar, kelompok menengah atas jauh lebih konsumtif di pembelian barang-barang tersier seperti mobil, motor, gadget, leisure economy, dan lain sebagainya," ujar Hafidz di Jakarta, Minggu (25/10).

Hafidz mengusulkan empat langkah kebijakan, yakni mengendalikan inflasi pangan melalui manajemen stok yang baik, memitigasi risiko PHK akibat AI dan digitalisasi melalui pelatihan ulang tenaga kerja, memperkuat ekonomi desa melalui intensifikasi pertanian dan rantai pasok lokal, serta memodernisasi alat tangkap dan koperasi nelayan untuk meningkatkan produktivitas secara berkelanjutan.

Menurutnya, penguatan sektor produsen rakyat dapat meningkatkan kesejahteraan dan daya beli masyarakat, sekaligus menggerakkan kembali industri manufaktur. “Sebaliknya, jika sektor primer tidak diperkuat, pelemahan daya beli akan menghambat aktivitas manufaktur di tengah semakin ketatnya persaingan pasar ekspor,” pungkasnya.

Pandangan Hafidz ini merespons pernyataan Pengamat Ekonomi Universitas Jember (Unej) Adhitya Wardhono, PhD, yang sebelumnya mengingatkan pertumbuhan ekonomi belum diikuti perbaikan daya beli, terutama kelas menengah. Menurut Adhitya, persoalannya bukan semata harga pangan yang meningkat atau suku bunga yang masih tinggi, tetapi pertumbuhan pendapatan masyarakat yang belum mampu mengimbangi kenaikan biaya hidup.

Akibatnya, disposable income (pendapatan kotor) menyusut dan rumah tangga mengurangi atau menunda pembelian. "Karena itu kebijakan pemerintah tidak bisa hanya berfokus pada pengendalian inflasi atau pemberian stimulus konsumsi yang sifatnya sementara, namun yang lebih penting adalah bagaimana menciptakan lapangan kerja formal dengan pendapatan yang lebih baik," jelas Adhitya.

Dia juga berharap pemerintah menjaga keterjangkauan harga kebutuhan pokok, mengevaluasi beban perpajakan kelas menengah, dan memastikan kebijakan fiskal dan moneter berjalan selaras.

Efektivitas Anggaran

Jika Adhitya menyoroti sisi masalahnya yakni pendapatan tidak mengejar biaya hidup sehingga disposable income susut, Peneliti Mubyarto Institute Awan menyoroti sisi solusi anggarannya. Menurut dia efektivitas anggaran harus bisa membantu masyarakat keluar dari masalah ini.

Dijelaskannya, persoalan daya beli kelas menengah yang tertekan akibat pendapatan yang tidak mampu mengimbangi kenaikan biaya hidup harus dijawab dengan pembenahan total alokasi anggaran pemberdayaan. "Alokasi APBN harus diubah untuk membangun keberdayaan yang menghasilkan pendapatan berkelanjutan. Jadi, kuncinya pada kejelasan arah alokasi anggaran," tegasnya.

Menurut Awan, selama ini alokasi anggaran cenderung parsial dan berjangka pendek, sehingga tidak mampu menjawab persoalan struktural yang disorot Adhitya soal pendapatan dengan biaya hidup.