DPR Dorong UMKM Naik Kelas, Pariwisata Berkembang, dan Produk Lokal Makin Kompetitif

Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI Hendry Munief mendorong perluasan akses pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pengembangan pariwisata daerah, serta peningkatan daya saing industri kecil dan menengah (IKM) untuk memperkuat ekonomi masyarakat dan membuka lapangan kerja.

Hendry dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (21/10), menekankan pentingnya memperluas akses permodalan UMKM melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR), pembiayaan berbasis syariah, dan instrumen keuangan alternatif agar pelaku usaha mampu meningkatkan kapasitas produksi serta memperluas pasar.

Menurut dia, dukungan pembiayaan perlu diimbangi dengan pendampingan berkelanjutan, peningkatan kapasitas usaha, pemasaran digital, serta kemudahan memenuhi persyaratan dan standar produk.

“UMKM harus mendapatkan akses pembiayaan yang lebih luas, pendampingan yang berkelanjutan, dan dukungan pemasaran yang memadai. Dengan begitu, pelaku usaha tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga berkembang dan naik kelas,” katanya saat memaparkan program mitra Komisi VII DPR RI kepada anggota DPRD dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) se-Indonesia dalam Bimbingan Teknis Nasional (Bimteknas) DPP PKS di Pekanbaru, Riau, Selasa (20/10).

Di sektor pariwisata, Hendry mendorong optimalisasi potensi destinasi daerah melalui pengembangan desa wisata, promosi budaya dan kuliner lokal, serta penyelenggaraan festival untuk meningkatkan kunjungan wisatawan sekaligus membuka peluang usaha bagi masyarakat.

Ia juga menyoroti perlunya peningkatan infrastruktur, akses transportasi, fasilitas pendukung, kemudahan perizinan, dan ketersediaan pemandu wisata tersertifikasi guna meningkatkan daya saing destinasi wisata Indonesia.

“Potensi pariwisata Indonesia sangat besar. Tantangannya adalah bagaimana kita mengoptimalkan potensi tersebut melalui infrastruktur yang memadai, promosi yang efektif, serta keterlibatan masyarakat agar pariwisata benar-benar memberikan dampak ekonomi bagi daerah,” ujar Ketua Forum Bisnis (Forbis) Riau tersebut.

Sementara itu, dalam penguatan IKM, Hendry menekankan peningkatan kualitas produk, desain, kemasan, standardisasi, dan pemasaran agar produk lokal memiliki nilai tambah serta mampu bersaing di pasar yang lebih luas.

Ia juga menyoroti pentingnya perlindungan pasar domestik dari peredaran barang impor ilegal dan persaingan usaha yang berpotensi menekan industri dalam negeri.

“Produk lokal harus diperkuat dari sisi kualitas, desain, kemasan, standardisasi, dan pemasaran. Kita ingin industri kecil dan menengah mampu bersaing di pasar yang lebih luas, sekaligus memastikan produk dalam negeri mendapatkan ruang untuk tumbuh,” katanya.

Hendry menilai penguatan UMKM, pariwisata, dan IKM membutuhkan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah agar kebijakan serta program yang dijalankan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan potensi masing-masing wilayah.

Ia menegaskan anggota DPRD memiliki peran strategis dalam mengawasi pelaksanaan program pemerintah, termasuk memastikan dukungan pembiayaan usaha, pengembangan destinasi wisata, dan penguatan industri lokal menjangkau masyarakat yang membutuhkan.

“Anggota DPRD memiliki peran strategis untuk mengawal program pemerintah agar tepat sasaran. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah harus diperkuat sehingga program pembiayaan UMKM, pengembangan pariwisata, dan penguatan industri lokal dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya.

Melalui penguatan koordinasi tersebut, berbagai program diharapkan dapat memperluas peluang usaha, meningkatkan daya saing produk daerah, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.