KUR Sudah Salurkan Rp243,3 Triliun, Mengapa Kredit UMKM Masih Tumbuh Lambat?

Jakarta  - Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai orientasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) perlu bergeser dari sekadar mengejar volume penyaluran menuju peningkatan kapasitas usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), terutama dalam meningkatkan omzet, laba, dan penciptaan lapangan kerja.

Kementerian UMKM mencatat penyaluran KUR hingga 6 Oktober 2026 mencapai Rp243,3 triliun dengan 1,6 juta debitur baru. Namun, pertumbuhan kredit UMKM secara keseluruhan pada Agustus 2026 hanya sebesar 2,38 persen, jauh di bawah pertumbuhan total kredit perbankan yang mencapai 13,65 persen.

Saat dihubungi di Jakarta, Selasa (20/10), Yusuf mengatakan keberhasilan KUR tidak cukup diukur dari nilai penyaluran dan jumlah penerima. Evaluasi program tersebut perlu memperhitungkan pertumbuhan omzet dan laba, penambahan tenaga kerja, kelancaran pembayaran angsuran, hingga kemampuan debitur beralih ke pembiayaan komersial.

“Tanpa ukuran tersebut, kenaikan penyaluran belum tentu mencerminkan peningkatan produktivitas usaha,” ujar Yusuf.

Ia juga menyoroti jumlah debitur KUR yang berhasil naik kelas. Kementerian UMKM mencatat hingga September 2026, jumlah debitur yang naik kelas baru sekitar 511 ribu orang, atau belum mencapai separuh dari target 1,1 juta debitur pada tahun ini.

Menurut Yusuf, tingginya penyaluran KUR belum sepenuhnya mencerminkan bertambahnya akses permodalan baru bagi UMKM. Sebagian pembiayaan bersubsidi tersebut, menurut dia, berpotensi hanya menggantikan kredit mikro komersial yang sebelumnya telah diakses pelaku usaha.

Karena itu, ia mendorong agar perluasan pembiayaan disertai penguatan akses pasar dan produktivitas usaha. Pemerintah, misalnya, dapat melibatkan UMKM secara aktif dalam rantai pasok program strategis, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), serta pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah.

Selain membuka akses pasar, kepastian pembayaran kepada pemasok UMKM juga penting agar pelaku usaha tidak mengalami kesulitan arus kas (cash flow) setelah menerima pesanan dalam jumlah besar.

Yusuf turut menekankan pentingnya mengintegrasikan program pendampingan UMKM, mulai dari sertifikasi halal, perizinan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), digitalisasi, hingga pembiayaan, ke dalam satu basis data terpadu.

“Dengan data yang terintegrasi, pemerintah dapat memantau dengan presisi pelaku usaha mana yang telah menerima dukungan, bagaimana perkembangan bisnisnya, serta program apa yang terbukti efektif meningkatkan pendapatan mereka,” katanya.

Dukungan Permodalan

Di sisi lain, Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan KUR telah menjangkau sekitar 3,9 juta pelaku UMKM yang untuk pertama kalinya mengakses pembiayaan formal selama dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Maman mengatakan capaian tersebut menunjukkan semakin terbukanya kesempatan bagi UMKM untuk memperoleh dukungan permodalan.

Pemerintah, lanjut dia, terus memperluas akses KUR agar semakin banyak pelaku UMKM mendapatkan pembiayaan formal untuk mengembangkan usaha, sebagaimana dikutip dari keterangan pers Kementerian UMKM.

Pada 2026, pemerintah mengalokasikan KUR sebesar Rp300 triliun. Dari alokasi tersebut, penyaluran ke sektor produksi telah mencapai 65,9 persen, melampaui target minimal 65 persen.

Menurut Maman, pembiayaan yang berfokus pada sektor produksi penting untuk mendorong pertumbuhan usaha sekaligus memperluas penyerapan tenaga kerja. Namun, perluasan akses modal harus diimbangi peningkatan kemampuan pelaku UMKM dalam mengelola keuangan dan menjaga keberlanjutan usaha.

“Ketika UMKM diberikan akses pembiayaan, kita harus memastikan mereka memiliki kemampuan untuk mengelola dan mengembalikan pinjaman tersebut,” ujarnya.

Ia menambahkan, pendampingan usaha diperlukan agar modal yang diterima dapat dimanfaatkan secara produktif dan mendorong pertumbuhan bisnis.