Kapal Harus Antre Berhari-hari, Pemprov Papua Tengah Sulap PPI Pomako Jadi Pelabuhan Modern

NABIRE - Pemerintah Provinsi Papua Tengah mulai merancang pengembangan fasilitas Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) Pomako di Kabupaten Mimika guna meningkatkan efisiensi bongkar muat kapal nelayan serta mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD). 

Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Papua Tengah Karlos Matuan di Nabire, Senin (19/10), mengatakan pengembangan tersebut melalui penambahan panjang dermaga, pemasangan crane, dan penyediaan tongkang untuk mempermudah aktivitas bongkar muat ikan.

"Pembangunan fasilitas tambahan mulai diproses pada 2027, sehingga pada tahun ini kita melakukan perencanaan dan studi kelayakan," katanya.

Ia menjelaskan, pengembangan fasilitas tersebut dilakukan agar aktivitas kapal perikanan di Pomako menjadi lebih efisien dan pelayanan pelabuhan dapat memberikan kontribusi lebih besar terhadap pendapatan daerah.

Menurut dia, kapasitas dermaga saat ini belum memadai untuk menampung banyaknya kapal perikanan yang beroperasi di wilayah tersebut. Akibatnya kapal harus mengantre di laut selama berhari-hari sebelum dapat bersandar sehingga biaya operasional meningkat.

Penambahan panjang dermaga dan fasilitas pendukung diharapkan memungkinkan lebih banyak kapal bersandar secara bersamaan, termasuk ketika kondisi air laut surut yang menyulitkan proses bongkar muat.

Selain pengembangan dermaga, pemerintah merencanakan penambahan kapasitas penyimpanan ikan karena fasilitas yang tersedia saat ini belum mencukupi kebutuhan produksi.

Saat ini, PPI Pomako memiliki cold storage berkapasitas 200 ton dan 20 ton serta pabrik es berkapasitas 10 ton. Kapasitas itu akan ditingkatkan sehingga dapat menyimpan lebih banyak ikan.

Menurutnya, peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan pelabuhan berpotensi meningkatkan PAD, terutama dari retribusi tambat labuh kapal.

Hingga Oktober 2026, penerimaan retribusi dari PPI Pomako telah mencapai Rp40 juta, melampaui target tahun 2026 yang sudah ditetapkan sebesar Rp25 juta.

Ia mengatakan, penerimaan daerah berpeluang meningkat apabila kapasitas pelabuhan bertambah dan lebih banyak kapal memperoleh pelayanan di kawasan tersebut.

Pemerintah juga merencanakan penyediaan fasilitas air bersih dan listrik hingga ke area pelabuhan agar kapal dapat memanfaatkan pasokan listrik dari PLN dan mengurangi kebutuhan mengoperasikan generator untuk penerangan.