Belu di Persimpangan Peluang, Gerbang Dagang RI–Timor Leste Siap Digenjot

KUPANG – Pengamat Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusa Cendana Kupang Rolland E. Fanggidae menilai Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang berbatasan dengan Timor Leste berpeluang menjadi pintu perdagangan Indonesia-Timor Leste melalui pengembangan zona perdagangan bebas Free Trade Zone (FTZ).

“Kalau dibandingkan dengan Kabupaten Malaka, dan Timor Tengah Utara (TTU),Kabupaten Belu memiliki potensi paling kuat untuk menjadi lokasi percontohan zona perdagangan bebas atau free trade zone,” katanya di Kupang, Senin (19/10).

Hal ini disampaikan saat menjadi pemateri dalam Final Conference Karsa Nusa 2026 yang diselenggarakan Bank Indonesia (BI) Perwakilan NTT.

Menurut dia, Kabupaten Belu memiliki keunggulan di sektor perdagangan, daya saing ekonomi regional serta posisi geografis Belu yang memang berbatasan langsung dengan Timor Leste.

Kajian dari pengamat Undana itu membandingkan karakteristik ekonomi tiga kabupaten perbatasan menggunakan sejumlah indikator, antara lain Location Quotient (LQ), dynamic Location Quotient, regional shift, dan pembobotan dengan metode entropi.

Hasil analisis menunjukkan Belu lebih menonjol pada sektor perdagangan, sementara Malaka memiliki keunggulan pada sektor berbasis pertanian dan TTU ditopang aktivitas administrasi pemerintahan serta pertanian.

“Keberadaan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motaain menjadi salah satu modal strategis Belu untuk dikembangkan sebagai pusat distribusi barang dan aktivitas ekonomi lintas negara,” ujar dia.

Pengembangan kawasan perdagangan perbatasan diharapkan tidak hanya meningkatkan arus barang antara kedua negara, tetapi juga membuka peluang bagi pelaku usaha lokal untuk memperluas pasar dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Kajian tersebut juga menemukan bahwa produk jadi mendominasi permintaan masyarakat Timor Leste terhadap barang dari Indonesia berdasarkan data lalu lintas barang hingga Agustus 2026.

Temuan itu menjadi pertimbangan penting bagi NTT untuk memperkuat hilirisasi agar komoditas lokal tidak hanya dijual sebagai bahan mentah, tetapi diolah menjadi produk setengah jadi atau produk jadi yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi.

Strategi tersebut berpotensi membuka kesempatan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), industri pengolahan, serta pelaku usaha di kawasan perbatasan untuk mengambil bagian dalam rantai perdagangan kedua negara.

Dengan demikian, pengembangan zona perdagangan bebas perlu diarahkan tidak hanya untuk memperlancar distribusi barang, tetapi juga mendorong tumbuhnya kegiatan produksi dan pengolahan yang melibatkan masyarakat setempat.

Pemetaan kebutuhan pasar Timor Leste menjadi langkah penting agar produk yang dikembangkan sesuai dengan permintaan konsumen dan memiliki peluang bersaing.

Meski Belu dinilai paling potensial, penetapan lokasi zona perdagangan bebas masih memerlukan kajian lanjutan, terutama terkait kesiapan infrastruktur, regulasi perdagangan lintas negara, dan dukungan bagi pelaku usaha.

Kajian tersebut juga menyoroti perlunya pemetaan lebih terperinci mengenai asal produk yang diperdagangkan dari Indonesia ke Timor Leste untuk mengetahui seberapa besar kontribusi produk asli NTT dalam arus perdagangan tersebut.

Informasi itu diperlukan agar pengembangan kawasan perdagangan dapat dirancang untuk meningkatkan peran produsen lokal, bukan sekadar menjadi jalur transit barang dari daerah lain.

Dengan potensi perdagangan dan letak geografis yang strategis, Belu berpeluang menjadi simpul logistik sekaligus pintu masuk bagi produk-produk NTT ke pasar Timor Leste. Namun, peluang tersebut membutuhkan dukungan kebijakan, infrastruktur, dan penguatan kapasitas industri lokal agar manfaat ekonomi lintas negara dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat perbatasan.