Perkuat Pengendalian Rabies di Bali, Kementan Alokasikan 205 Ribu Dosis Vaksin pada 2026

JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) terus memperkuat pengendalian rabies di Bali melalui penyediaan vaksin, penguatan surveilans, pengujian dan konfirmasi laboratorium, serta koordinasi lintas sektor. Langkah ini dilakukan bersama pemerintah daerah untuk meningkatkan perlindungan terhadap hewan penular rabies (HPR) sekaligus mengurangi risiko penularan kepada manusia.

Pada 2026, Kementan menyediakan 205 ribu dosis vaksin rabies. Selain itu, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan memperoleh dukungan 580 ribu dosis vaksin dari Organisasi Kesehatan Hewan Dunia (WOAH) dan Mission Rabies untuk Bali dan Nusa Tenggara Timur sejak akhir 2025 hingga 2026. Dukungan tersebut ditujukan bagi kedua wilayah, bukan hanya Bali.

Direktur Kesehatan Hewan Kementan, Hendra Wibawa, menegaskan bahwa pengendalian rabies memerlukan langkah terpadu, mulai dari vaksinasi hewan, penguatan deteksi penyakit, hingga penanganan cepat terhadap masyarakat yang mengalami gigitan.

“Target kita jelas, masyarakat terlindungi dan penularan rabies ditekan. Vaksinasi harus tepat sasaran, wilayah berisiko menjadi prioritas, dan setiap laporan gigitan harus segera ditindaklanjuti. Pemerintah dan masyarakat harus bergerak bersama,” ujar Hendra di Jakarta akhir pekan kemarin.

Dalam rangkaian peringatan Hari Rabies Sedunia (World Rabies Day) 2026, Pemerintah Provinsi Bali melaporkan sebanyak 127 anjing telah divaksinasi dan 33 ekor menjalani sterilisasi. Angka tersebut merupakan capaian kegiatan peringatan, bukan keseluruhan vaksinasi rabies di Bali sepanjang 2026.

Kementan terus mendorong pelaksanaan vaksinasi secara konsisten, disertai pendataan populasi HPR dan pemantauan cakupan vaksinasi. Dengan demikian, wilayah yang masih membutuhkan perlindungan dapat segera diidentifikasi dan diprioritaskan.

Melalui Balai Besar Veteriner (BBV) Denpasar, Kementan memperkuat dukungan diagnostik rabies melalui pelayanan penerimaan, pengujian, dan konfirmasi sampel laboratorium untuk peneguhan diagnosis. Sampel yang dikirimkan petugas atau instansi terkait dari lapangan diperiksa di laboratorium guna memastikan status penyakit secara ilmiah dan mendukung penentuan langkah pengendalian yang tepat.

Berdasarkan catatan pemeriksaan BBV Denpasar, sampel yang berasal dari sejumlah desa di Kabupaten Buleleng, antara lain Menyali, Kedis, dan Bubunan, menunjukkan hasil positif rabies melalui metode Fluorescent Antibody Test (FAT). Hasil pengujian tersebut menjadi informasi penting bagi pemerintah daerah dalam menindaklanjuti temuan kasus, memperkuat kewaspadaan, dan menentukan prioritas pengendalian di wilayah terdampak.

BBV Denpasar juga memperkuat koordinasi lintas sektor melalui pertemuan pada 9 dan 25 Juni 2026 bersama pemerintah daerah, Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) Bali, Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana, dan organisasi mitra. Pembahasan mencakup vaksinasi berbasis desa dengan prioritas wilayah berisiko tinggi, vaksinasi dari rumah ke rumah, pengembangan pos vaksinasi desa, serta penguatan identifikasi dan registrasi HPR.

Kepala BBV Denpasar, I Gde Eka Budhiyadnya, menekankan pentingnya pemanfaatan hasil pengujian laboratorium sebagai dasar peneguhan diagnosis dan tindak lanjut pengendalian penyakit.

“Pengendalian rabies harus berbasis data dan tindak lanjut. Hasil pemeriksaan laboratorium perlu dihubungkan dengan surveilans, investigasi, edukasi, dan koordinasi agar tindakan di lapangan semakin tepat sasaran,” ujar Gde Eka.

Melalui pelayanan diagnostik tersebut, BBV Denpasar berperan dalam memberikan kepastian hasil pemeriksaan laboratorium yang dibutuhkan untuk mendukung respons pengendalian oleh pemerintah daerah dan petugas kesehatan hewan. Dengan diagnosis yang akurat, langkah vaksinasi, investigasi, dan edukasi masyarakat dapat diarahkan sesuai kondisi serta tingkat risiko di wilayah terdampak.

Dukungan terhadap penguatan sistem kesehatan hewan juga disampaikan Komisi IV DPR RI saat melakukan kunjungan kerja spesifik ke BBV Denpasar pada 19 September 2026.

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Hanan A. Rozak, menegaskan bahwa kesehatan hewan merupakan fondasi ketahanan pangan nasional. Penyakit hewan dapat mengganggu produktivitas dan menimbulkan kerugian bagi peternak sehingga sistem pencegahan, pengawasan, dan diagnostik perlu terus diperkuat.