Pemulihan Gambut Butuh Dana Besar, Wamenko Pangan Bongkar Skema Pembiayaan

JAKARTA – Wakil Menteri Koordinator (Wamenko) Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq memaparkan sejumlah pendekatan pembiayaan pemulihan lahan gambut, meliputi kewajiban pemegang konsesi, dukungan pemerintah, serta peluang pendanaan internasional dan instrumen nilai ekonomi karbon.

Hanif Faisol mengatakan pembiayaan dari berbagai sumber diperlukan untuk memperbaiki kondisi gambut yang terdegradasi, sekaligus memperkuat pencegahan kebakaran berulang.

"Sebenarnya sektor pembiayaan ada beberapa pendekatan," kata Hanif seusai rapat koordinasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), di Jakarta, Kamis (15/10).

Ia menjelaskan pendekatan pertama berasal dari kewajiban pemegang konsesi yang berada di kawasan gambut maupun sekitarnya, untuk melakukan pengelolaan tata air dan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

"Pendekatan pertama mandatori. Mandatori itu diwajibkan kepada seluruh pemegang unit konsesi yang berada di areal gambut dan sekitar gambut untuk kemudian melakukan manajemen air, kemudian membangun revitalisasi masyarakat," ujarnya.

Menurut Hanif, kontribusi pemegang konsesi menjadi salah satu sumber pembiayaan yang dapat dimanfaatkan untuk menjaga kondisi ekosistem gambut dan memperkuat ketahanan kawasan terhadap kebakaran.

Pendekatan kedua, kata dia lagi, berasal dari pemerintah melalui dukungan pembiayaan dan kelembagaan yang memiliki tugas berkaitan dengan pengelolaan serta pemulihan ekosistem gambut.

Sementara itu, peluang pembiayaan lainnya berasal dari dukungan internasional dan pengembangan instrumen ekonomi hijau, mengingat pemulihan gambut berkaitan dengan upaya pengendalian emisi gas rumah kaca.

"Kemudian dari sisi ekonomi hijau, kontribusi internasional cukup besar. Perhatian gambut internasional cukup sangat besar," katanya pula.

Hanif menekankan pentingnya menjaga tata kelola pembiayaan, termasuk memastikan penggunaan dana internasional dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan manfaat bagi pemulihan lingkungan.

"Tinggal bagaimana kita menjaga integritas dari dana-dana yang masuk dan telah masuk ke kita," ujar dia lagi.

Wamenko Pangan juga menyoroti peluang pemanfaatan instrumen nilai ekonomi karbon berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional.

Dalam konteks tersebut, Hanif Faisol menyatakan terbuka terhadap kemungkinan kerja sama. Ia memberikan contoh kerja sama dengan PT PLN (Persero), agar kebutuhan investasi terkait pengurangan emisi dapat memberikan manfaat ekonomi dan lingkungan di dalam negeri.

"Nah kita membuka diri untuk kerja sama dengan PLN daripada dia membeli karbon offset-nya lebih mahal di luar negeri, lebih baik diinvestasikan ke dalam negeri yang juga potensinya cukup besar," ujarnya.