Data yang Tidak Akurat Kaburkan Besarnya Kerusakan Lingkungan dan Ekonomi

JAKARTA - Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia kembali menuai sorotan tajam. Situasi di lapangan kian memburuk karena kabut asap telah melumpuhkan penerbangan di Bandara Pattimura, Ambon, serta juga berdampak hingga Kendari. 

Saat situasi lapangan memburuk, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) justru melaporkan bahwa karhutla di seluruh Indonesia tinggal 629 hektare saja. Perbedaan drastis antara laporan resmi pemerintah dan kondisi kasat mata di lapangan tersebut berpotensi mengaburkan besarnya kerusakan lingkungan serta kerugian ekonomi yang harus ditanggung masyarakat.

Dampak kebakaran dilaporkan meluas hingga mengganggu aktivitas transportasi udara. Sejumlah penerbangan dari Bandara Pattimura, Ambon, disebut dibatalkan akibat kondisi kabut asap. Hal itu menunjukkan kalau karhutla bukan hanya persoalan kerusakan lingkungan, melainkan juga menyangkut keselamatan transportasi, kesehatan masyarakat, dan kelancaran kegiatan ekonomi.

Pakar Hukum Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara (Untar), Hery Firmansyah, meminta Presiden Prabowo Subianto tidak hanya mengandalkan satu sumber informasi dalam mengevaluasi penanganan karhutla. Menurut dia, laporan resmi perlu dibandingkan dengan kondisi faktual di lapangan agar pemerintah memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai perkembangan kebakaran.

“Presiden perlu cek data lapangan dan tidak hanya satu sumber untuk dapat memvalidasi informasi tersebut, jangan kemudian yang dilaporkan hanya asal bapak senang (ABS) saja,” ungkap Hery.

Kondisi kebakaran di sejumlah daerah yang terdampak masih memerlukan perhatian serius. Hery mengatakan, tingkat keparahan karhutla dapat terlihat secara langsung sehingga pemerintah perlu memastikan kesesuaian antara laporan administratif dan situasi yang dihadapi masyarakat.

“Karhutla ini secara visual di beberapa daerah yang terdampak masih sangat parah kondisinya, tanpa perlu dicek dengan alat canggih, secara kasat mata saja jelas terlihat,” katanya.

Perbedaan informasi mengenai luas kebakaran perlu dijelaskan secara terbuka. Pemerintah, kata dia, harus memastikan bahwa laporan yang diterima Presiden tidak hanya menggambarkan kondisi kebakaran yang sedang ditangani, tetapi juga memperhitungkan perkembangan dan dampak kebakaran dalam cakupan yang lebih luas.

Perhatian terhadap persoalan karhutla itu menguat setelah Presiden Prabowo mengaku terkejut menerima laporan Kepala BNPB Suharyanto dalam rapat terbatas pada Senin (12/10). Dalam laporan tersebut, luas kebakaran yang masih ditangani satuan tugas di enam provinsi prioritas disebut mencapai 639,23 hektare. Angka itu jauh di bawah perkiraan Presiden yang sebelumnya menduga luas kebakaran masih mencapai ratusan ribu hektare.

Sementara itu, data Sistem Pemantauan Karhutla (SiPongi) Kementerian Kehutanan mencatat luas kebakaran sepanjang Januari hingga Juli 2026 mencapai 202.004,30 hektare. Angka tersebut meningkat 69 persen dibandingkan periode yang sama pada 2025.

Reuters pada Selasa (13/10) juga melaporkan estimasi kelompok lingkungan yang menyebut luas lahan terbakar sepanjang 2026 telah mencapai sekitar 637.000 hingga 900.000 hektare.

Angka-angka tersebut memiliki cakupan pengukuran yang perlu dibedakan. Luas kebakaran yang masih dalam penanganan pada waktu tertentu tidak sama dengan akumulasi seluruh lahan yang terbakar sepanjang tahun. Karena itu, angka 629 hektare maupun 639,23 hektare tidak dapat langsung dimaknai sebagai total luas karhutla nasional selama 2026.

Kendati demikian, perbedaan cakupan data tidak menghilangkan kebutuhan untuk menjelaskan kondisi sebenarnya. BNPB dan kementerian terkait perlu menyampaikan periode pengukuran, wilayah yang dihitung, status kebakaran, serta metode pengumpulan data secara transparan.

Penjelasan itu diperlukan agar masyarakat tidak mencampuradukkan luas kebakaran aktif dengan akumulasi lahan yang telah terbakar. Data yang terbuka dan dapat dibandingkan juga penting untuk mengukur keberhasilan penanganan. Penurunan luas kebakaran yang masih aktif memang dapat menunjukkan kemajuan pemadaman pada wilayah tertentu, tetapi belum cukup untuk menggambarkan keseluruhan kerusakan lingkungan, kerugian ekonomi, dan dampak kesehatan akibat karhutla.

Beban Ekonomi

Pada kesempatan terpisah, Direktur Masyarakat Ekonomi Politik Indonesia (MEPI), Iyuk Wahyudi, menilai persoalan karhutla tidak dapat dilihat semata-mata sebagai perbedaan metode penghitungan. Menurut dia, penyajian data yang tidak utuh berisiko menimbulkan kesan bahwa pemerintah telah berhasil mengendalikan keadaan, sementara kerusakan lingkungan dan kerugian masyarakat masih terus terakumulasi.

Dalam perspektif ekonomi politik, Iyuk menyoroti struktur penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang memungkinkan keuntungan ekonomi dinikmati pihak tertentu, sedangkan sebagian biaya kerusakannya harus ditanggung masyarakat luas.

Kebakaran, katanya tidak hanya menghilangkan tutupan hutan dan merusak ekosistem, tetapi juga mengancam sumber penghidupan warga. Gangguan kualitas udara dapat meningkatkan risiko masalah kesehatan, sedangkan terganggunya transportasi dan aktivitas usaha berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi tambahan.

Situasi tersebut menunjukkan pentingnya memperhitungkan biaya lingkungan dalam kegiatan ekonomi. Ketika keuntungan dari pemanfaatan lahan dinikmati secara privat, tetapi biaya pemadaman, pemulihan ekosistem, dan penanganan dampak kesehatan dibebankan kepada publik, negara dan masyarakat pada akhirnya harus menanggung konsekuensi dari kerusakan tersebut.

Iyuk menilai pemerintah perlu mengevaluasi kebijakan tata guna lahan, memperkuat pengawasan terhadap pemegang konsesi, dan menegakkan hukum terhadap pihak yang terbukti bertanggung jawab atas kebakaran. Penanganan yang hanya mengandalkan operasi pemadaman dinilai tidak cukup apabila faktor-faktor yang mendorong pembukaan dan pengelolaan lahan secara merusak tidak dibenahi.