Konflik Saudi-Houthi Memanas, Pengamat Sarankan Umrah Indonesia Ditunda

Jakarta - Pengamat Ekonomi Syariah dari Universitas Paramadina Imas Damayanti menyarankan Pemerintah Indonesia menunda sementara keberangkatan jamaah umrah ke Arab Saudi menyusul eskalasi konflik di kawasan tersebut.

“Sebaiknya Pemerintah Indonesia tunda keberangkatan umrah bagi jamaah kita ke Saudi sampai situasi konflik mereda,” ujar Imas dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (13/10).

Ia menilai konflik tersebut tidak hanya mengancam keamanan, tetapi juga berpotensi mengganggu aktivitas ekonomi global dan pelaksanaan ibadah umrah di Arab Saudi.

Menurut Imas, situasi konflik antara Arab Saudi dan kelompok Houthi di Yaman dapat menimbulkan kekhawatiran terkait keamanan serta mengurangi kenyamanan jamaah dalam menjalankan ibadah.

Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki peran penting dalam ekosistem penyelenggaraan umrah global. Karena itu, menurut dia, pemerintah perlu mempertimbangkan aspek keselamatan jamaah sebelum mengambil keputusan terkait keberangkatan.

Dari perspektif ekonomi syariah, Imas menilai situasi tersebut tidak cukup dikaji hanya berdasarkan potensi kerugian materiil. Pemerintah juga perlu mempertimbangkan prinsip fiqh al-awlawiyyat atau fikih prioritas serta kerangka maqashid syariah untuk merumuskan kebijakan yang mengutamakan kemaslahatan publik.

Ia memahami bahwa dalam kerangka Visi Saudi 2030, sektor pariwisata religi, termasuk haji dan umrah, diproyeksikan menjadi salah satu pilar diversifikasi ekonomi Arab Saudi di luar minyak dan gas.

Menurut dia, berkurangnya kedatangan jamaah umrah asal Indonesia berpotensi memengaruhi aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan layanan akomodasi, transportasi, konsumsi, dan logistik di Arab Saudi. Dampaknya juga dapat dirasakan oleh pelaku usaha perjalanan umrah di Indonesia.

Imas menyebut Indonesia secara konsisten menjadi salah satu negara penyumbang jamaah umrah terbesar di dunia, dengan jumlah kunjungan berkisar 1,2 juta hingga 1,5 juta orang per tahun.

Ia memperkirakan pengeluaran untuk berbagai kebutuhan selama satu kali perjalanan umrah, mulai dari akomodasi, transportasi, konsumsi hingga layanan logistik (land arrangement) di Arab Saudi, mencapai sekitar 1.000–1.200 dolar AS per jamaah.

“Pertanyaannya, apakah segala pertimbangan dampak ekonomi baik bagi Arab Saudi dan Indonesia ini sepadan dengan isu keselamatan jamaah? Saya rasa tidak. Dahulukan keselamatan jamaah,” kata Imas.

Ia menambahkan, sebagai negara berdaulat, Indonesia berkewajiban melindungi warga negaranya dari risiko konflik internasional. Oleh karena itu, ia meminta pemerintah tidak hanya mengimbau jamaah agar berhati-hati, tetapi juga mempertimbangkan langkah tegas berupa penundaan atau larangan sementara keberangkatan hingga situasi dinilai aman.

Batasi Perjalanan

Sementara itu, Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) menegaskan keselamatan jamaah umrah Indonesia menjadi prioritas utama pemerintah. Kemenhaj menyatakan hingga saat ini tidak ada jamaah umrah asal Indonesia yang terdampak langsung oleh situasi tersebut dan rangkaian ibadah tetap berlangsung.

Untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan, Kemenhaj mengimbau jamaah yang saat ini berada di Arab Saudi agar tetap tenang, meningkatkan kewaspadaan, dan memusatkan kegiatan pada pelaksanaan ibadah di Makkah dan Madinah.

Jamaah juga diminta membatasi perjalanan yang tidak mendesak ke luar kedua kota tersebut, mematuhi arahan otoritas setempat, menghindari lokasi yang berpotensi rawan, serta terus berkoordinasi dengan pihak penyelenggara perjalanan umrah.

Di sisi lain, Pemerintah Indonesia menyampaikan kecaman terhadap serangan yang menyasar warga dan infrastruktur sipil dalam eskalasi konflik lintas batas antara kelompok Houthi di Yaman dan Arab Saudi.

“Indonesia mengecam keras segala bentuk serangan terhadap warga dan objek sipil serta menegaskan pentingnya perlindungan warga sipil dari dampak konflik bersenjata,” demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI melalui media sosial yang dipantau di Jakarta, Selasa.

Kemlu menyatakan keprihatinan atas serangan yang menargetkan bandar udara dan menyebabkan korban jiwa, mengganggu operasional penerbangan sipil, serta berdampak terhadap keselamatan penerbangan.

Indonesia juga menyampaikan keprihatinan atas meningkatnya korban jiwa dari kalangan sipil dan memburuknya situasi kemanusiaan di Yaman akibat eskalasi konflik bersenjata.

Pemerintah Indonesia menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban yang meninggal dunia dan berharap warga yang terluka dapat segera pulih.

Merespons eskalasi tersebut, Indonesia kembali mendesak semua pihak terkait untuk menghentikan serangan dan aksi balasan serta menahan diri secara maksimal.

Indonesia juga menyerukan agar semua pihak kembali mematuhi hukum internasional, khususnya hukum humaniter internasional, serta menghormati kedaulatan dan keutuhan teritorial seluruh negara di kawasan.

“Seluruh pihak terkait harus mengedepankan dialog dan diplomasi untuk meredakan ketegangan dan mencapai penyelesaian konflik secara damai,” demikian pernyataan Kemlu RI.