Perkuat SDM Pengawasan, BPOM Terima Hibah 10 Hektare di Sulsel untuk Bangun Politeknik

JAKARTA –Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar menerima hibah lahan milik daerah seluas 10 hektare dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Lahan di Kawasan Pucak, Kabupaten Maros itu akan dipakai untuk pembangunan Politeknik Pengawasan Obat dan Makanan (Poltek POM).

Dukungan ini jadi wujud sinergi BPOM dan Pemprov Sulsel untuk menyiapkan SDM yang kompeten di bidang pengawasan obat dan makanan.

Sertifikat Hak Pakai lahan tersebut diterima langsung Taruna dari Kepala Balai Besar POM (BBPOM) di Makassar, Selasa (13/10/2026). Penerbitan sertifikat ini jadi tonggak penting karena memberikan kepastian hukum atas aset negara sekaligus mendukung persiapan pembangunan kampus.

Sebelumnya, Taruna sudah menandatangani Nota Kesepakatan dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dengan Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman di Makassar pada 28 Agustus 2025.

Perjalanan penyediaan lahan dimulai sejak Januari 2025, saat Kepala BPOM bersama Bupati Maros dan DPRD Maros meninjau langsung lokasi di Desa Pucak, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros. Peninjauan itu jadi koordinasi awal untuk menyiapkan pusat pendidikan pengawasan obat dan makanan.

Setelah penandatanganan dokumen hibah, proses dilanjutkan dengan pengukuran dan pematokan batas tanah, pemenuhan persyaratan teknis dan pertanahan, serta penyelesaian administrasi hibah dan pencatatan sebagai Barang Milik Negara (BMN).

Dokumen hibah juga ditindaklanjuti dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel dan Sekretaris Utama BPOM. Sejak itu, tanggung jawab pengelolaan, pemeliharaan, dan pengamanan aset beralih ke BPOM sesuai perjanjian.

Pembangunan Poltek POM diharapkan memperkuat kapasitas BPOM dalam menyiapkan tenaga profesional yang sesuai kebutuhan pengawasan obat dan makanan. Keberadaannya juga jadi bagian upaya jangka panjang untuk melindungi kesehatan masyarakat lewat pengawasan yang lebih berkualitas.

“Politeknik ini nantinya akan menjadi kawah candradimuka bagi calon-calon pengawas obat dan makanan yang kompeten,” ujar Taruna.

Kerja sama ini tidak hanya soal lahan, tapi juga pengembangan pendidikan vokasi. Dalam Nota Kesepakatan, Pemprov Sulsel diberi ruang untuk merekomendasikan calon peserta didik berprestasi dari SMA/SMK negeri, dengan kuota paling sedikit 10 persen dari total penerimaan mahasiswa baru.

Skema ini membuka peluang bagi putra-putri daerah untuk mendapat akses pendidikan dan mengembangkan kompetensi di bidang pengawasan obat dan makanan. Di sisi lain, ini juga bisa meningkatkan kualitas SDM daerah dan memperluas kontribusi tenaga profesional untuk pengawasan di Indonesia.

Dukungan Pemprov Sulsel ini jadi modal penting bagi BPOM dalam mengembangkan pendidikan kedinasan yang berorientasi pada kebutuhan pengawasan.

“Saya menyambut baik dukungan penuh dari Pemprov Sulsel. Kerja sama ini diharapkan dapat menghasilkan SDM yang kompeten dalam menjamin keamanan, khasiat, dan mutu obat serta makanan yang beredar di Indonesia, khususnya di wilayah timur,” kata Taruna.