Mendagri Gandeng Mentan, Pemda Diminta Dukung Swasembada Pangan

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) meminta pemerintah daerah (Pemda) ikut menyukseskan program swasembada pangan melalui dukungan terhadap kegiatan penyuluhan pertanian di masyarakat. Langkah ini dinilai penting karena penyuluh pertanian menjadi garda terdepan dalam mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Komitmen tersebut diperkuat melalui penandatanganan Surat Edaran Bersama (SEB) antara Mendagri dan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman pada Senin (12/10/2026). Kesepakatan yang ditandatangani di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, itu mengatur pengelolaan sarana dan prasarana serta ketenagaan penyuluhan pertanian untuk mendukung swasembada pangan berkelanjutan.

Dalam keterangannya kepada awak media, Mendagri menjelaskan bahwa Kementerian Pertanian membutuhkan dukungan tenaga lapangan untuk menjalankan berbagai kebijakan di sektor pertanian. Kebutuhan tersebut selama ini dipenuhi melalui kerja sama dengan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) yang mendampingi masyarakat dalam kegiatan pertanian.

"Persoalannya adalah beliau (Menteri Pertanian) memerlukan pasukan di lapangan. Jadi selama ini beliau bekerja sama dengan PPL (Penyuluh Pertanian Lapangan)," ujar Mendagri setelah penandatanganan SEB di Jakarta, Senin (12/10/2026).

Berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pendayagunaan Penyuluh Pertanian dalam Rangka Percepatan Swasembada Pangan, penyuluh pertanian kini berada langsung di bawah naungan Kementerian Pertanian. Perubahan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi dan mendukung pelaksanaan program swasembada pangan hingga tingkat daerah.

Mendagri juga menekankan pentingnya keberadaan Balai Penyuluh Pertanian (BPP) sebagai tempat para penyuluh menjalankan tugas di tingkat kecamatan. Karena itu, kepala daerah diminta memberikan dukungan terhadap operasional BPP agar kegiatan penyuluhan dapat berjalan dengan baik.

Dukungan pemerintah daerah tersebut dapat dilakukan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), anggaran Transfer ke Daerah (TKD), maupun mekanisme penganggaran lainnya. Melalui dukungan tersebut, pemerintah berharap sarana penyuluhan pertanian dapat berfungsi secara optimal untuk menunjang kegiatan para penyuluh di lapangan.

"Kami kira, kita mem-backup sepenuhnya pada Bapak Menteri Pertanian," tegas Mendagri.

Selain dukungan operasional dari pemerintah daerah, Kementerian Pertanian juga akan menangani perbaikan BPP yang mengalami kerusakan. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah diharapkan dapat memastikan kebijakan swasembada pangan tidak hanya berjalan pada tingkat perencanaan, tetapi juga terlaksana secara efektif di lapangan.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan bahwa jumlah penyuluh pertanian di Indonesia mencapai puluhan ribu orang. Berdasarkan data Kementerian Pertanian per 9 Oktober 2026, terdapat 37.237 penyuluh pertanian yang menjalankan tugas dengan memanfaatkan 5.836 unit BPP di berbagai wilayah Indonesia.

Mentan memastikan pihaknya siap memperbaiki fasilitas BPP yang rusak agar dapat kembali digunakan secara maksimal. Untuk mempercepat proses tersebut, Kementerian Pertanian akan melakukan penyesuaian anggaran atau refocusing guna mendukung perbaikan sarana penyuluhan.

"Kami langsung refocusing anggaran biaya tahun ini. Kalau bisa dua bulan selesai yang tadi rusak berat, kita perbaiki. Kemudian Insyaallah tahun depan sudah selesai semuanya. Ini (BPP) untuk tempatnya PPL bernaung," ujar Mentan.

Perbaikan fasilitas BPP diharapkan dapat memberikan tempat kerja yang memadai bagi penyuluh pertanian dalam menjalankan pendampingan kepada masyarakat. Ketersediaan sarana yang layak juga menjadi salah satu faktor pendukung kelancaran koordinasi dan pelaksanaan program pertanian di tingkat kecamatan.

Dalam kesempatan yang sama, Mentan mengapresiasi upaya Mendagri dalam menjaga stabilitas harga pangan di berbagai daerah. Menurutnya, upaya pengendalian inflasi yang dilakukan selama masa jabatan Mendagri turut menjadi bagian penting dalam menjaga kestabilan harga kebutuhan masyarakat.

"Terima kasih Pak Mendagri. Beliau Bapak inflasi Indonesia yang menstabilkan harga sepanjang jabatan beliau, selama beliau menjabat sampai hari ini," tutup Mentan.

Kegiatan penandatanganan SEB tersebut turut dihadiri Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Badan Pangan Nasional Andriko Noto Susanto, serta Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani. Kehadiran sejumlah pejabat tersebut menjadi bagian dari koordinasi lintas instansi dalam mendukung kebijakan pangan nasional.

Melalui kerja sama ini, pemerintah pusat dan daerah diharapkan dapat memperkuat dukungan terhadap penyuluh pertanian, mulai dari penyediaan fasilitas hingga pembiayaan operasional. Sinergi tersebut ditujukan untuk mempercepat pelaksanaan program swasembada pangan berkelanjutan sekaligus memperkuat peran penyuluh dalam mendampingi masyarakat di sektor pertanian.