Tak Cukup Komitmen Hijau, Pemerintah Kejar Investasi Konkret di COP31

JAKARTA – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) membidik kerja sama dan investasi hijau konkret melalui partisipasi Indonesia dalam Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-31 (COP31) di Antalya, Turki, guna memperkuat ketahanan pangan, perlindungan lingkungan, serta pertumbuhan ekonomi nasional.

Hal tersebut disampaikan dalam Pertemuan Terbatas Koordinasi Tingkat Menteri Persiapan Delegasi Republik Indonesia untuk COP31 di Hotel Mandarin Oriental, Jakarta, Senin (12/10), dengan penguatan pasar karbon menjadi salah satu agenda utama untuk membuka akses pembiayaan internasional.

"Delegasi Indonesia pada COP31 harus membawa pulang kerja sama substantif dan investasi konkret untuk mendukung perlindungan alam dan pertumbuhan hijau nasional," kata Zulkifli dalam keterangan resmi diterima di Jakarta, Senin (12/10).

Menurut dia, partisipasi Indonesia dalam forum iklim internasional perlu diarahkan pada hasil yang dapat ditindaklanjuti melalui kerja sama lintas negara dan investasi di berbagai sektor strategis.

Penguatan pasar karbon menjadi salah satu instrumen yang disiapkan pemerintah untuk memperluas sumber pembiayaan bagi kegiatan pengurangan emisi serta adaptasi terhadap perubahan iklim yang berdampak pada produksi pangan dan penghidupan masyarakat.

"Indonesia ingin membangun pasar karbon yang kredibel, transparan, dan dipercaya dunia. Kebijakan ini diharapkan menjadi mesin pertumbuhan hijau sekaligus pintu masuk pembiayaan internasional untuk mendukung aksi iklim dan pembangunan nasional," ujarnya.

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional sebagai landasan penguatan tata kelola karbon.

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sejak diluncurkan pada September 2023 hingga 30 September 2026, Bursa Karbon Indonesia mencatat akumulasi nilai transaksi Rp93,97 miliar dengan volume 1,98 juta ton karbon dioksida ekuivalen (tCO2e), serta 160 pengguna jasa terdaftar.

Sementara itu, dalam Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2026 di Jakarta pada 6 Oktober, Menko Pangan menyebut potensi pasar karbon Indonesia dapat mencapai 7,7 miliar dolar AS atau sekitar Rp138 triliun per tahun.

Pada kesempatan tersebut, ia juga mengungkapkan pemerintah telah menerbitkan unit karbon untuk empat proyek sektor kehutanan dengan potensi pengurangan emisi sekitar 30 juta tCO2e.

Keempat proyek tersebut diperkirakan memiliki nilai transaksi sekitar Rp5 triliun dan berpotensi menghasilkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sekitar Rp500 miliar.

Zulhas yang juga menjabat Ketua Komite Pengarah Nilai Ekonomi Karbon (NEK) dan Ketua Komite Pengarah Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor untuk memperkuat pelaksanaan aksi iklim dan investasi hijau.

Menurut dia, kebutuhan pembiayaan tersebut semakin mendesak karena perubahan iklim berdampak langsung terhadap produksi pangan dan kegiatan ekonomi masyarakat, antara lain melalui kekeringan, gangguan produksi pertanian, serta kebakaran hutan dan lahan.

"Komitmen iklim harus kita terjemahkan menjadi aksi nyata yang berdampak luas bagi kesejahteraan masyarakat. Kita ingin menjaga komitmen iklim global Indonesia, melestarikan lingkungan, memperkuat ketahanan pangan, sekaligus menjaga target pertumbuhan ekonomi nasional," katanya.

Peluang investasi hijau yang dapat dikembangkan Indonesia mencakup pengelolaan hutan dan lahan, energi, industri, pertanian, persampahan, serta karbon biru di wilayah laut dan pesisir.

Di sektor pangan, pemerintah mengarahkan pengembangan teknologi ramah lingkungan melalui pertanian cerdas (smart agriculture), budi daya padi rendah emisi (green rice), dan budi daya perairan berkelanjutan guna meningkatkan produktivitas sekaligus mendukung pengurangan emisi gas rumah kaca.

Pengembangan sistem silvofishery yang memadukan kegiatan perikanan dengan pelestarian mangrove juga menjadi salah satu peluang investasi, disertai konservasi dan restorasi lahan terdegradasi untuk membuka kegiatan ekonomi produktif bagi masyarakat.

Sementara itu, di sektor persampahan, pengembangan pengolahan sampah menjadi energi atau waste to energy bersama Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) dan pemerintah daerah diarahkan untuk mengurangi emisi metana, memperkuat ekonomi sirkular, serta mendukung ketahanan energi.

Pemerintah juga mengarahkan pengembangan karbon biru melalui perlindungan ekosistem laut dan pesisir, termasuk mangrove yang berperan menyerap dan menyimpan karbon, dengan memperhatikan pemberdayaan masyarakat agar manfaat ekonomi dan lingkungannya dapat dirasakan secara berkelanjutan.

Zulhas turut menekankan pentingnya dukungan riset dan inovasi, termasuk dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), untuk mempercepat penerapan teknologi ramah lingkungan sesuai kebutuhan nasional serta meningkatkan penggunaan tingkat komponen dalam negeri (TKDN).

Menjelang COP31, ia berharap delegasi Indonesia memperkuat koordinasi lintas sektor, menyampaikan capaian pemerintah secara efektif, serta membuka peluang kerja sama internasional yang memberikan manfaat nyata bagi kepentingan nasional.

COP31 dijadwalkan berlangsung pada 9–20 November 2026 di Antalya, Turki, dengan pemerintah Indonesia menargetkan hasil kerja sama dan investasi hijau yang dapat mendukung perlindungan lingkungan serta prioritas pembangunan nasional.