DPR Kritik Jalur Kereta Sulsel, Lokasi Stasiun Dinilai Kurang Strategis bagi Penumpang

Doc: Antara

Ket. Anggota DPR RI Bambang Haryo Soekartono bersama pihak Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan pada kunjungan kerja di Stasiun Mandai, Maros, Jumat (9/10).

Makassar - Anggota DPR RI Bambang Haryo Soekartono mengkritisi jalur dan lokasi stasiun kereta api Sulawesi Selatan (Sulsel) yang dinilai kurang tepat karena tidak berada di pusat kota maupun pusat kecamatan, termasuk di Kota Makassar.

Menurut dia, stasiun kereta api idealnya berada di pusat kota/sentral untuk mempermudah akses penumpang.

"Ini kan Trans-Sulawesi yang tentu akan digunakan untuk kepentingan penumpang atau masyarakat pejalan kaki. Jadi, kereta ini atau rel kereta ini betul-betul harus ramah terhadap kebutuhan masyarakat luas, tapi rel ini sudah terlanjur dibuat dengan jalur yang menurut saya adalah salah," ucapnya saat melakukan kunjungan kerja di Stasiun Mandai, Maros,  Jumat (9/10).

Bambang juga mengkritisi rencana pembangunan jalur dari Maros menuju Makassar New Port (MNP) yang dinilai kurang tepat untuk melayani penumpang, karena MNP merupakan kawasan logistik/barang.

Pembangunan jalur kereta api logistik ke MNP, menurutnya, seharusnya dihubungkan langsung dari Kawasan Industri Makassar (KIMA) yang menampung sekitar 250–300 industri. "Pembangunan jalur penumpang ke MNP ini berpotensi buang-buang anggaran," ujar anggota Komisi VII DPR RI itu.

Sebagai Ketua Dewan Pembina Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Bambang juga mengungkapkan ukuran rel kereta api yang digunakan dengan lebar 1.435 mm kurang tepat untuk kondisi geografis Sulsel yang berkelok-kelok dan memiliki daerah dataran tinggi.

Dia mengharapkan pembangunan jalur baru harus segera dievaluasi dan memastikan jalur terbaru ramah terhadap kebutuhan masyarakat. Apalagi secara histori, kata dia, sebelumnya Belanda telah merumuskan pembangunan jalur kereta api dari Ujung Pandang (Makassar) hingga Manado.

"Kalau Kalimantan agak susah karena tanahnya gambut. Kalau di sini (Sulawesi) tanahnya keras semua, sehingga ini sebenarnya sebagai peluang KAI untuk mengembangkan transportasi publik massal," katanya.

Karena itu Bambang memastikan pihaknya akan mengawal isu tersebut hingga ke parlemen, khususnya dalam kesiapan anggaran. Dia berkomitmen mengawal percepatan pembangunan serta ketersediaan anggaran Trans-Sulawesi di DPR RI agar proyek ini dapat diselesaikan sekurang-kurangnya 50 persen dari total rute hingga ke Mamuju, (Sulawesi Barat) pada periode pemerintahan saat ini.

Kepala Balai Pengelola Kereta Api Sulsel Debi Hospital menyampaikan kehadiran kereta api di provinsi itu dipandang sebagai bentuk pemerataan pembangunan infrastruktur di Indonesia Timur, sekaligus menandai era peradaban baru transportasi publik bagi masyarakat Sulawesi.

"Kereta api ini direspons antusias oleh masyarakat, sehingga jalur operasional juga telah diperpanjang dari yang sebelumnya hanya sampai Stasiun Garongkong (Barru), kini sudah menjangkau Stasiun Palanro," ujarnya.

Dari Stasiun Palanro, penumpang hanya membutuhkan waktu sekitar 15–20 menit menggunakan moda darat untuk sampai ke Kota Parepare.

Waktu tempuh dari Stasiun Mandai ke Palanro berkisar 2,5 jam dengan tarif yang sangat terjangkau, yaitu Rp12.000. Sebagai perbandingan, perjalanan Mandai–Pangkep (sekitar 20 km) hanya dikenakan tarif Rp5.000.

Saat ini, kata dia, balai hanya mengoperasikan dua sarana kereta (satu unit beroperasi dan satu unit cadangan).

"Mengingat tingginya antusiasme masyarakat (terutama saat akhir pekan), usulan penambahan armada telah disampaikan ke Dirut PT KAI agar rute dan jadwal perjalanan dapat ditambah secara bersilang," ujarnya.