Pakar NUS Sebut Perlu Strategi Tepat Hadapi Dampak AI pada Angkatan Kerja

SINGAPURA - Dosen di Departemen Keuangan NUS (National University of Singapore) Business School Prof. Johan Sulaeman menilai pemerintah Indonesia perlu menyiapkan strategi menghadapi dampak perkembangan AI pada angkatan kerja agar bonus demografi yang besar tidak berubah menjadi beban demografi di kemudian hari.

“Menurut saya, pemerintah seharusnya tidak sekadar antusias terhadap artificial intelligent (AI), tetapi juga tidak perlu takut terhadap AI. Namun, pemerintah perlu meluangkan waktu untuk memikirkan strategi yang tepat dalam menghadapi AI, khususnya dari perspektif angkatan kerja,” kata Johan di Singapura, Rabu (7/10).

Johan mengingatkan, besarnya bonus demografi Indonesia juga berarti pemerintah perlu memastikan tersedianya lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

Menurutnya, bonus demografi hanya dapat memberikan manfaat secara optimal apabila penduduk memiliki pekerjaan. Sebaliknya, tingginya jumlah penduduk tanpa pekerjaan berpotensi menimbulkan permasalahan sosial.

Lebih lanjut, Johan memandang AI memang dapat memberikan manfaat bagi pekerja, terutama dalam meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Namun, di sisi lain, perkembangan AI juga menimbulkan kekhawatiran mengenai potensi tergantikannya tenaga kerja.

Kekhawatiran tersebut, menurutnya, bahkan lebih besar bagi generasi muda yang baru memasuki pasar kerja karena mereka menghadapi pertanyaan mendasar mengenai apakah mereka masih akan mendapatkan pekerjaan.

Karena itu, ia menilai pengembangan AI perlu diarahkan agar lebih mendukung manusia, bukan menggantikannya. Konsep tersebut dikenal sebagai pro-human AI, yakni AI yang digunakan untuk meningkatkan kemampuan manusia.

“Namun, kecepatan perkembangan AI saat ini menunjukkan bahwa kita mungkin sulit mencapai tahap AI yang benar-benar berorientasi pada manusia tersebut, karena AI berkembang begitu cepat yang justru akan berusaha menggantikan kita. Itulah yang menjadi kekhawatiran,” kata Johan yang juga merupakan Direktur Sustainable and Green Finance Institute (SGFIN) NUS itu.

Menurut Johan, kondisi tersebut menjadi perhatian serius bagi negara seperti Indonesia dan India yang angkatan kerjanya belum sepenuhnya siap menghadapi perkembangan teknologi AI.

Oleh karena itu, pendidikan dan pelatihan bagi generasi muda perlu diperkuat agar mereka memahami AI, mampu menggunakannya, serta mengetahui keterbatasannya.

Ketika ditanya mengenai perlunya kerangka regulasi pada tingkat regional, Johan menilai pembentukan kerangka regulasi bersama di Asia Tenggara akan menghadapi tantangan besar.

Pasalnya, negara-negara di kawasan tersebut memiliki tingkat pembangunan yang berbeda sehingga kebijakan yang sesuai untuk Singapura belum tentu sesuai untuk Indonesia, Laos, atau Kamboja.

“Perbedaan tingkat pembangunan tersebut membuat kita akan sangat sulit mencapai kesepakatan,” kata dia.

Dalam hal ini, Johan tidak terlalu optimistis ASEAN dapat mencapai kesepakatan mengenai isu keberlanjutan, pembangunan manusia, dan pengembangan teknologi AI yang dirangkum dalam kerangka regulasi bersama.

Menurutnya, kebutuhan setiap negara terhadap pembangunan ekonomi juga perlu dipertimbangkan dalam kaitannya dengan agenda keberlanjutan.

Meski begitu, imbuh dia, negara-negara Asia Tenggara dapat memperbanyak dialog untuk bisa saling memahami ketiga isu tersebut dalam kaitannya dengan perkembangan AI.