Terdampak Paling Parah, Negara Berkembang Tagih Negara Maju Bayar Dana Krisis Iklim
Minggu, 22 Nov 2026, 19:51 WIB | Oleh: Deri Henriawan
Doc: AFP/T. Karumba/Getty Images
ANTALYA - Negara berkembang mendesak penerapan prinsip "pencemar membayar" (polluter pays principle) pada detik-detik akhir Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31) di Antalya.
Fokus perdebatan kali ini tertuju pada percepatan transisi energi bersih dan keadilan pembagian biaya. Negara berkembang menyoroti kesenjangan akses modal; sementara negara maju sudah lebih dulu kaya berkat bahan bakar fosil dan kini mampu mendanai energi bersih, negara berkembang masih tertinggal karena minimnya dukungan finansial.
Menurut Program Lingkungan PBB (UNEP), negara-negara berkembang akan membutuhkan sekitar 305 miliar dollar AS per tahun untuk pendanaan adaptasi pada 2035. Padahal, pada 2024, pendanaan publik global untuk adaptasi hanya mencapai sekitar 30 miliar dollar AS.
Sebaiknya Anda baca juga:
Prinsip "pencemar membayar" menetapkan bahwa negara-negara yang secara historis bertanggung jawab atas sebagian besar emisi gas rumah kaca harus memberikan dukungan finansial kepada negara-negara yang memiliki sumber daya terbatas.
Pasal 9 Perjanjian Paris menegaskan tanggung jawab tersebut, dengan mewajibkan negara-negara maju untuk menyediakan pendanaan iklim bagi negara-negara berkembang, baik untuk pengurangan emisi maupun upaya adaptasi.
Pendanaan transisi hijau mencakup kebutuhan untuk meningkatkan jaringan listrik, memperluas akses terhadap teknologi bersih, membangun infrastruktur yang tangguh, serta melindungi komunitas yang rentan.
Sebaiknya Anda baca juga:
Namun, negara-negara yang terbebani utang besar lebih membutuhkan hibah dan pembiayaan lunak (concessional financing) dibandingkan dengan pinjaman komersial.
Sitthiroth Rasphone, Wakil Menteri Keuangan Laos, menyampaikan kepada Anadolu bahwa dukungan finansial global perlu diperluas guna membantu negara-negara berkembang mencapai target iklim mereka.
Rasphone menyatakan bahwa banyak negara berkembang, termasuk negara-negara yang paling kurang berkembang, menghadapi guncangan eksternal dan ketidakstabilan makroekonomi. Kondisi itu menuntut kapasitas kelembagaan dan teknis yang lebih kuat agar mereka dapat mengakses pendanaan global.
Dia menambahkan bahwa Laos telah mengintegrasikan keuangan hijau ke dalam strategi nasional 10 tahunnya, dengan membentuk platform terpusat untuk memfasilitasi akses terhadap pendanaan global. Ant
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!