DPRD DKI Minta Warga Lokal Dilibatkan dalam Transformasi Transjakarta

JAKARTA - Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta meminta transformasi layanan Transjakarta hingga Kepulauan Seribu turut melibatkan warga lokal dan pelaku kapal tradisional. Hal tersebut disampaikan dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum PT Transportasi Jakarta menjadi Perseroan Terbatas Transportasi Jakarta (Perseroda).

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Pantas Nainggolan mengatakan pihaknya mendukung rencana peningkatan layanan angkutan perairan, terutama untuk masyarakat Kepulauan Seribu. Menurutnya, penguatan transportasi diperlukan karena sejumlah wilayah kepulauan masih menghadapi keterbatasan akses.

"Fraksi PDI Perjuangan mendukung hadirnya layanan angkutan perairan yang lebih baik bagi warga Kepulauan Seribu, termasuk bagi pulau-pulau terluar yang selama ini sulit dijangkau," ujar Pantas, Rabu (7/10).

Meski mendukung rencana tersebut, Pantas meminta kesiapan armada dan infrastruktur pendukung menjadi perhatian sebelum pengelolaan angkutan perairan dialihkan kepada Transjakarta. Ia menyoroti masih adanya kapal yang belum beroperasi serta kapasitas pelabuhan yang dinilai belum memadai di sejumlah pulau.

"Sebagian kapal yang ada belum beroperasi dan kapasitas pelabuhan masih bersandar di beberapa pulau," kata Pantas.

Selain armada dan dermaga, Fraksi PDI Perjuangan meminta keberadaan kapal tradisional milik warga tetap diperhitungkan dalam sistem transportasi perairan. Kapal-kapal tersebut selama ini memiliki peran dalam mobilitas masyarakat sekaligus distribusi barang antarpulau di Kepulauan Seribu.

Pantas mengatakan kapal tradisional dapat diarahkan menjadi bagian dari sistem transportasi yang lebih terintegrasi. Menurutnya, pelibatan tersebut perlu dilakukan melalui skema kemitraan yang jelas antara pengelola transportasi dan pemilik kapal.

"Kami meminta agar para pelaku kapal tradisional dirangkul melalui skema kemitraan yang jelas," tegas Pantas.

Ia mencontohkan kapal milik warga dapat difungsikan sebagai angkutan penghubung antarpulau yang terintegrasi dengan layanan Transjakarta. Skema tersebut dinilai dapat membuat keberadaan transportasi yang selama ini digunakan masyarakat tetap menjadi bagian dari pengembangan sistem baru.

" Dengan menjadikan kapal milik warga sebagai angkutan penghubung antarpulau," ucap Pantas.

Fraksi PDI Perjuangan juga meminta agar masyarakat asli Kepulauan Seribu mendapatkan manfaat langsung dari pengembangan layanan transportasi. Manfaat tersebut tidak hanya berkaitan dengan akses pelayanan, tetapi juga kesempatan kerja yang dapat muncul dari pengembangan sektor transportasi.

"Fraksi kami secara khusus meminta agar warga asli pulau tidak dianaktirikan, baik dalam layanan maupun dalam kesempatan kerja," kata Pantas.

Menurut Pantas, pengembangan transportasi di Kepulauan Seribu harus memperhatikan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat. Karena itu, warga lokal dinilai perlu ditempatkan sebagai bagian dari pembangunan, bukan hanya sebagai pengguna layanan yang disediakan pemerintah.

Fraksi PDI Perjuangan juga menyoroti keberadaan pulau-pulau yang dikuasai pihak swasta. Pantas meminta penertiban dilakukan untuk memastikan akses masyarakat dan nelayan tetap terjaga di tengah pengembangan kawasan Kepulauan Seribu.

"Pulau-pulau yang dikuasai swasta ditertibkan. Sehingga akses warga dan nelayan tetap terjaga," ungkap Pantas.

Sementara itu, terkait rencana pengembangan angkutan udara di Kepulauan Seribu, Fraksi PDI Perjuangan meminta penjelasan lebih lanjut mengenai kesiapan dan kelayakan layanan tersebut. Pantas menilai aspek tersebut perlu dipastikan sebelum angkutan udara benar-benar dijalankan.