Jaga Ayam Tetap Murah, Kementan-Pengusaha Patok Harga DOC Rp7.000

JAKARTA – Kementerian Pertanian (Kementan) bersama Gabungan Perusahaan Pembibitan Unggas (GPPU) memperkuat sinergi menjaga stabilitas perunggasan nasional. Komitmen bersama itu meliputi jaminan ketersediaan bibit DOC, harga acuan yang wajar, hingga penyerapan telur melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak Kementan Hary Suhada mengatakan koordinasi dengan pelaku usaha menjadi kunci agar produksi berkelanjutan dan peternak mendapat kepastian usaha.

“Kami mengapresiasi komitmen GPPU untuk bersama-sama menjaga produksi dan stabilitas harga. Pemerintah berharap seluruh mata rantai perunggasan terus bekerja sama agar ketersediaan DOC terjaga, harga tetap wajar, dan peternak memperoleh kepastian dalam menjalankan usahanya,” ujar Hary di Kantor Kementan, Jakarta, Selasa (6/10/2026).

Ketua Umum GPPU Asrokh Nawawi memastikan kondisi perunggasan khususnya broiler relatif stabil. Pihaknya berkomitmen menjaga harga DOC sesuai acuan pemerintah, yakni DOC broiler Rp7.000 per ekor dan DOC layer Rp11.000 per ekor, loco pabrik dan non-vaksin.

“Kami pimpinan dan pengurus GPPU telah berkoordinasi dengan Ditjen PKH melalui Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak untuk bersama-sama berkomitmen menjaga produksi dan stabilitas harga,” ujar Asrokh. Ia juga mengimbau distributor menjaga margin wajar agar harga stabil hingga tingkat peternak.

Sinergi ini tidak hanya di hulu pembibitan, tetapi juga menjaga keseimbangan produksi, pasokan, penyerapan, distribusi, dan harga telur ayam ras di tingkat peternak.

Untuk memperkuat penyerapan, Kementan mendorong pemanfaatan telur dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pengembangan industri hilir seperti tepung telur (egg powder) untuk industri pangan, bakery, hotel, restoran, dan katering. Industri pengolahan ini diharapkan jadi buffer saat produksi melimpah.

Di sisi produksi, pemerintah meminta pelaku usaha rutin melakukan flock replacement dan tidak menunda afkir ayam akhir produktif untuk menjaga produktivitas dan menyesuaikan populasi dengan serapan pasar.

Hary menegaskan pemerintah terus mengawal harga acuan telur di tingkat peternak, pengawasan tata niaga, serta ketersediaan pakan yang terjangkau.

“Yang kita jaga bukan hanya harga, tetapi ekosistemnya. Produksi harus berkelanjutan, peternak memperoleh harga yang layak, distribusi berjalan, industri berkembang, dan masyarakat tetap mendapatkan produk pangan asal unggas dengan harga yang terjangkau,” tutupnya.