DPRD DKI Sebut Digitalisasi Parkir Bisa Tekan Pungli

Doc: ANTARA/HO-DPRD DKI Jakarta

Ket. Ketua Panitia Khusus (Pansus) Tata Kelola Perparkiran DPRD DKI Jakarta Jupiter meninjau implementasi parkir on street berbasis digital di Jalan Falatehan, Blok M, Jakarta Selatan, Jumat (2/10).

JAKARTA -- Panitia Khusus (Pansus) Tata Kelola Perparkiran DPRD DKI Jakarta mengatakan digitalisasi mampu menekan praktik pungutan liar (pungli) oleh juru parkir (jukir) liar yang mematok tarif secara sewenang-wenang.

"Masyarakat mendapatkan kepastian hukum. Pembayaran tarif parkir sesuai regulasi. Dengan adanya sistem seperti ini, maka masyarakat terlindungi,” kata Ketua Pansus Tata Kelola Perparkiran DPRD DKI Jupiter dalam keterangan resmi, Sabtu.

Hal itu dia sampaikan setelah mengevaluasi implementasi parkir on street ataumemarkir kendaraan di bahu jalan umum dengan berbasis digital bersama Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta di tiga lokasi untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas tata kelola perparkiran.

Ketiga lokasi tersebut, yakni Jalan KH. Agus Salim (Sabang), Pelataran Parkir IRTI Monas, Jakarta Pusat; serta Jalan Falatehan, Blok M, Jakarta Selatan.

Jupiter mendukung penuh Dishub DKI agar memperluas sistem parkir digital di seluruh wilayah, termasuk menargetkan pengawasan berbasis teknologi pada 2027 sehingga angka kebocoran pendapatan daerah dari sektor parkir dapat teratasi. 

"Kami akan men-support, terutama dari sisi anggaran. Sistem pembayaran digital ini terus dikembangkan dan diperkuat dengan CCTV AI (kamera pengawas berbasis kecerdasan buatan),” ujar Jupiter.

Menurut dia, inovasi pelayanan perparkiran dapat mendukung visi Jakarta sebagai kota global. Dengan demikian, reformasi tata kelola perparkiran dapat memberikan kemudahan, keamanan, dan kepastian bagi masyarakat Jakarta.

Sementara itu, Wakil Kepala Dishub DKI Jakarta Ujang Harmawan menegaskan komitmennya untuk membenahi pengelolaan parkir sekaligus meningkatkan potensi pendapatan daerah.

“Digitalisasi ini akan kita kembangkan terus, dan ini untuk mengurangi kebocoran-kebocoran dari adanya oknum untuk masalah parkir di jalan raya, khususnya di Pemprov DKI Jakarta,” pungkas Ujang.