Kementerian PKP Dorong Percepatan KUR Perumahan, Target Plafon Naik Jadi Rp50 Triliun

SUBANG – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terus mendorong percepatan akses pembiayaan perumahan melalui Kredit Program Perumahan (KPP) atau KUR Perumahan untuk mendukung Program 3 Juta Rumah yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan proses penyaluran KUR Perumahan harus dipastikan cepat, murah, mudah, transparan, dan tanpa pungli. Hal itu disampaikan saat menghadiri Kolaborasi Program Pembiayaan Perumahan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Bank BJB serta Sosialisasi Rumah Subsidi FLPP di Aula Pemda Kabupaten Subang, Jawa Barat, Senin (5/10/2026).

"Kita harus mengecek langsung proses KUR Perumahan ini kepada nasabah dan harus memastikan prosesnya cepat, murah dan mudah serta tidak ada pungli," ujar Menteri Ara.

Menurut Ara, percepatan layanan pembiayaan harus menjadi perhatian bersama antara pemerintah, perbankan, pengembang, kontraktor, toko bangunan, dan pelaku UMKM agar manfaatnya dirasakan langsung masyarakat.

"Jangan kita jadi pemerintah yang sabar, karena rakyat tidak sabar, kita harus bekerja lebih cepat dan lebih keras lagi," tegasnya.

Ia menjelaskan target plafon KPP tahun 2026 yang sebelumnya Rp36 triliun saat ini diusulkan Kemenko Perekonomian untuk ditingkatkan hingga Rp50 triliun.

Hingga 3 Oktober 2026, realisasi KPP telah mencapai Rp26,78 triliun yang disalurkan kepada 112.713 debitur atau setara 69,62 persen dari target Rencana Teknis Perbankan (RTP). Program ini didukung 29 bank yang terdiri dari Himbara, BPD, dan bank swasta.

Untuk Jawa Barat, realisasi KPP tercatat Rp4,19 triliun atau sekitar 64,88 persen dari target. Bank BJB menjadi salah satu penyalur dengan target Rp500 miliar. Hingga awal Oktober 2026, Bank BJB telah merealisasikan Rp90,7 miliar kepada 179 debitur dan menargetkan ekspansi kepada 1.286 debitur hingga akhir tahun.

"Saya doakan Bank Jabar kembali ke peringkat 1, tentunya dengan semangat, kerja keras dan lebih cepat karena program KUR Perumahan ini sangat bermanfaat dan menyentuh langsung rakyat," kata Ara.

Dalam kegiatan yang dihadiri sekitar 140 peserta dari unsur kontraktor, pengembang, toko bangunan, dan UMKM itu, Ara berdiskusi langsung dengan nasabah dan pelaku usaha terkait kemudahan, kecepatan, persyaratan, serta kendala akses pembiayaan.

Menurutnya, pemerintah tidak boleh hanya melihat capaian angka, tetapi harus memastikan proses di lapangan efektif dan memudahkan masyarakat.

"Pemerintah harus turut mengecek langsung proses dan pelaksanaan KUR Perumahan. Kita harus memastikan prosesnya sesuai dengan yang diinginkan Presiden Prabowo, yaitu memberikan manfaat nyata bagi rakyat," ujarnya.

Ia menekankan pentingnya regulasi yang memberi solusi, bukan menjadi hambatan.

"Kita harus memberikan regulasi dan solusi yang baik dan cepat. Jangan sampai aturan-aturan yang ada malah menyulitkan rakyat untuk mendapatkan manfaat," jelasnya.

Dalam kegiatan tersebut, BP Tapera turut memberikan sosialisasi KPR subsidi melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), mencakup tata cara pengajuan, persyaratan, dan kemudahan memperoleh KPR FLPP untuk rumah tapak maupun rumah susun.

Program tersebut diharapkan memperluas akses masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terhadap hunian layak dan terjangkau sekaligus mendukung percepatan target Program 3 Juta Rumah.