Usut Tuntas, PMKRI Dukung Polri Tindak Tegas Korporasi Terlibat Karhutla

JAKARTA – Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) menyatakan dukungannya terhadap langkah Polri dalam mengusut tuntas kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PP PMKRI) mendukung Polri untuk menindak tegas korporasi yang terlibat karhutla, termasuk mengusut aktor intelektual di balik kasus tersebut.

"Menangkap aktor intelektual, membekukan aset, dan mencabut izin konsesi seluruh korporasi perkebunan serta HTI (hutan tanaman industri) yang terbukti melakukan pembakaran lahan secara sengaja," kata Ketua Presidium PP PMKRI Christian A. D. Rettob dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

Selain mendukung penegakan hukum, PMKRI meminta pemerintah menjamin hak atas kesehatan dan kemanusiaan warga terdampak karhutla.

Upaya tersebut meliputi penyediaan layanan pengobatan darurat gratis, pasokan oksigen bersih, evakuasi kelompok rentan seperti anak-anak dan lansia, serta pemulihan ekonomi masyarakat adat dan petani kecil.

PMKRI juga mendorong evaluasi menyeluruh terhadap perizinan pemanfaatan kawasan hutan dan lahan, termasuk hak guna usaha (HGU), perizinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH), serta izin pertambangan di kawasan ekosistem gambut dan hutan.

Sebelumnya, Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menetapkan 245 orang dan 20 korporasi sebagai tersangka kasus karhutla di berbagai wilayah Indonesia hingga Oktober 2026.

Kepala Bareskrim Polri Komjen Pol. Asep Safrudin di Pontianak, Kalimantan Barat, Kamis (29/10), mengatakan dari 20 korporasi yang ditetapkan sebagai tersangka, empat merupakan perusahaan penanaman modal asing, sedangkan 16 lainnya perusahaan dalam negeri.

"Polri tidak akan membiarkan kebakaran hutan dan lahan, baik yang dilakukan secara sengaja maupun akibat kelalaian, menimbulkan kerusakan lingkungan dan kerugian bagi masyarakat," kata Asep saat itu.

Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan tren penurunan karhutla di sebagian besar wilayah Indonesia, meskipun peningkatan kasus di Kalimantan Timur dan Nusa Tenggara Timur masih menjadi perhatian.

Pelaksana Tugas Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton Panjaitan di Jakarta, Jumat (13/11), mengatakan secara nasional terdapat 283 titik api yang dipantau, dengan luas lahan yang sedang ditangani mencapai 764 hektare.

"Perlu kami sampaikan pembaharuan data terkait dengan karhutla. Kejadian karhutla tercatat di sejumlah provinsi. Totalnya ada 283 titik api, lahan yang saat ini ditangani sebesar 764 hektare," katanya.