Korsel Tuntut Korut untuk Minta Maaf

SEOUL – Militer Seoul pada Rabu (30/9) menuntut Korea Utara (Korut) agar meminta maaf, menyalahkan mereka atas insiden ledakan baru-baru ini di zona demiliterisasi (DMZ) yang melukai tiga tentara Korsel, sebuah tuduhan yang dibantah Pyongyang.

Seoul dan Pyongyang secara teknis masih dalam keadaan perang karena Perang Korea 1950-53 berakhir dengan gencatan senjata, bukan perjanjian perdamaian.

Pada 21 September lalu, tiga perwira Korsel mengalami luka parah dalam ledakan di dalam zona penyangga yang dipenuhi ranjau, yang memisahkan kedua Korea sejak gencatan senjata tahun 1953. Salah satu dari perwira tersebut dilaporkan telah kehilangan kakinya.

“Pada 21 September, tentara Korsel mengalami luka serius akibat ranjau darat Korut saat melakukan operasi pencarian rutin di selatan Garis Demarkasi Militer," kata Kang Hyun-woo, kepala direktur operasi Staf Gabungan Seoul, kepada wartawan.

"Ini jelas merupakan pelanggaran terhadap perjanjian gencatan senjata dan merusak semangat perjanjian antar-Korea yang ada dan hal ini harus segera dihentikan," kata dia, seraya menambahkan bahwa pihaknya sangat mendesak permintaan maaf dan tindakan yang bertanggung jawab.

Beberapa jam sebelumnya, saudara perempuan pemimpin Korut yang berpengaruh membantah bahwa Korut berada di balik ledakan ranjau darat tersebut.

“Pernyataan Korsel terlalu rendah dan kotor," kata Kim Yo-jong dalam sebuah pernyataan yang disiarkan oleh kantor berita KCNA.

Komando Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNC) mengatakan pada Rabu bahwa penyelidikan bersama dengan militer Seoul telah mengidentifikasi ranjau anti-personel aktif milik Korut tertanam di sisi selatan Garis Demarkasi Militer.

"Berdasarkan temuan investigasi, UNC menetapkan bahwa telah terjadi pelanggaran perjanjian gencatan senjata," ungkap komando tersebut.

UNC adalah pasukan militer multinasional pimpinan Amerika Serikat (AS) yang bertugas mengawasi perjanjian gencatan senjata yang menghentikan pertempuran dalam Perang Korea dan mengelola sisi selatan DMZ.

Insiden ledakan ranjau darat di DMZ, salah satu perbatasan yang paling dijaga ketat di dunia, sebelumnya telah meningkatkan ketegangan antara kedua Korea.

Setelah penyelidikan atas insiden 21 September, Menteri Pertahanan Korsel, Kang Shin-chul, mengatakan bahwa militer negaranya memiliki berbagai langkah tanggapan yang diperlukan dan akan menerapkannya secara bertahap, tanpa memberikan rincian lebih lanjut.

Menteri Kang mengatakan pada Selasa (29/9) lalu bahwa ranjau-ranjau Korut tersebut diyakini telah ditanam sebagai bagian dari pekerjaan penguatan perbatasan Pyongyang.

Menurut militer Seoul, pekerjaan penguatan perbatasan telah menyebabkan tentara Korut secara tidak sengaja melintasi perbatasan darat di masa lalu.

Namun Kim Yo-jong mengatakan Korsel telah mengarang tuduhan palsu sebagai dalih untuk provokasi politik dan militer terhadap Korut, menurut kantor berita KCNA.

"Jelas sekali bahwa tentara kita tidak pernah menyeberangi perbatasan," tegas dia. "Kami tidak akan pernah tinggal diam dan hanya menjadi penonton terhadap tindakan-tindakan permusuhan yang menimbulkan kekhawatiran besar di wilayah perbatasan," imbuh dia.

Pengeras Suara

Sejak tahun 2024, setelah pemimpin Korut, Kim Jong-un, menetapkan Korsel sebagai musuh utama negaranya dan militer Pyongyang telah memasang ranjau dan membangun penghalang anti-tank di sepanjang perbatasan sebagai bagian dari upaya untuk menutup perbatasan kedua negara secara permanen.

Insiden ledakan di DMZ sendiri telah mendorong Korsel untuk melanjutkan siaran pengeras suara anti-Pyongyang di sepanjang perbatasan.

“Dengan adanya perkembangan terbaru, saya rasa kemungkinan provokasi militer tidak dapat dikesampingkan," kata Lee Ho-ryung dari Institut Analisis Pertahanan Korea kepada AFP.

"Pyongyang telah berulang kali merujuk pada adanya provokasi di perbatasan dan mungkin berupaya menunjukkan secara nyata apa yang dimaksud dengan permusuhan yang baru didefinisikan terhadap Korsel," pungkas dia. AFP/I-1