Tiga Bulan Tersisa, Realisasi Program Rumah Subsidi Baru 45 Persen

JAKARTA – Realisasi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sepanjang tahun ini baru mencapai 160.070 unit atau 45,73 persen dari target 350 ribu unit. Dengan begitu, masih tersisa sekitar 190 ribu unit yang harus dikejar dalam tiga bulan.

Kesenjangan tersebut menunjukkan tantangan percepatan penyaluran rumah subsidi cukup besar, sekaligus menuntut Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) memastikan proses pembiayaan dan penyaluran mampu mengejar target tanpa mengabaikan ketepatan sasaran.

"Memasuki akhir triwulan III, kita baru di 45 persen. Waktu kita tinggal sedikit. Sekarang bukan lagi waktunya hanya sosialisasi. Kita harus masuk pada aksi yang lebih konkret sampai closing dan akad," tegas Dirjen Perumahan Perkotaan Kementerian PKP, Sri Haryati dalam rapat akselerasi bersama BP Tapera, perbankan, BPD, asosiasi pengembang, dan asosiasi konsumen di Jakarta, Senin (28/9).

Adapun rapat tersebut juga dihadiri Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho. BP Tapera mencatat masih ada potensi besar yang bisa didorong. Dari sisi demand, ada 48.679 unit calon konsumen yang bisa diakselerasi. Dari sisi suplai, ada 28.165 unit rumah ready stock.

Heru menyebut strateginya kini lebih agresif. "Waktu kita tinggal sedikit. Karena itu kita undang seluruh stakeholder untuk akselerasi FLPP 2026. Aksi dalam tiga bulan ini harus konkret, bukan hanya sosialisasi, tapi bagaimana potensi yang ada kita dorong sampai closing dan akad," ujarnya.

Sejumlah strategi disiapkan untuk mengejar target tersebut, pertama, memanfaatkan kuota FLPP per provinsi dengan sosialisasi terarah sesuai target market bank dan pengembang. Kedua, menjalankan skema kredit pemilikan rumah (KPR) alih pemilikan (recycle) dengan potensi 60 ribu unit. Ketiga, mendorong skema bangun di atas lahan sendiri dan kredit renovasi.

Keempat, roadshow mini property expo di daerah untuk mempertemukan konsumen dan pengembang. dan kelima, penguatan sumber daya manusia (SDM) dan integrasi sistem IT BP Tapera dengan perbankan.

Kendala Lapangan

Pengembang mengakui, persoalan bukan hanya stok rumah, tapi juga menyangkut permintaan atau demand. Banyak calon konsumen belum bankable (mengakses layanan bank). Selain itu masih ada kendala perizinan dan status lahan.

Pengembang mengusulkan relaksasi harga jual dan perluasan FLPP untuk masyarakat berpenghasilan tanggung (middle-low), serta penguatan skema pembiayaan. Isu lain adalah hunian vertikal. Dari 160 ribu unit yang terealisasi, baru 17 unit yang merupakan rusun. Padahal rusun dinilai jadi solusi keterbatasan lahan di perkotaan.

Konsumen meminta rusun subsidi dibangun di lokasi strategis dengan akses transportasi dan biaya layanan dasar yang terjangkau, termasuk air perpipaan.