Iklan — Scroll ke bawah untuk melanjutkan
Ads

Dokumen Kapal Ikan Dipalsukan, KKP Bongkar Praktik di Kendari

11 Rabu, 30 Sep 2026, 18:45 WIB | Oleh: Tim Penulis
Dokumen Kapal Ikan Dipalsukan, KKP Bongkar Praktik di Kendari Dokumen Kapal Ikan Dipalsukan, KKP Bongkar Praktik di Kendari Doc: ANTARA FOTO/ M N Kanwa.
Ket. Ilustrasi - Penangkapan kapal ikan ilegal.

JAKARTA – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menemukan dugaan pemalsuan dokumen Standar Laik Operasi (SLO) kapal perikanan di Kendari, Sulawesi Tenggara, yang terungkap setelah dokumen tersebut tidak ditemukan dalam sistem elektronik penerbitan SLO.

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP Pung Nugroho Saksono dalam keterangan di Jakarta, Rabu (30/9), mengatakan kasus tersebut bermula dari temuan kejanggalan pada dokumen SLO salah satu kapal perikanan di Kendari.

Hasil penyidikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Direktorat Jenderal PSDKP kemudian menemukan 11 dokumen SLO kapal perikanan yang mengalami perubahan pada bagian tanggal penerbitan dan nomor SLO.

“Kami ingin memastikan kapal-kapal perikanan memenuhi aturan, karena kalau tidak, maka operasional penangkapan ikan dapat berdampak negatif terhadap sumber daya maupun lingkungannya,” ujar Pung.

SLO merupakan instrumen pengawasan untuk memastikan kapal perikanan memenuhi persyaratan administratif dan teknis sebelum melakukan kegiatan penangkapan ikan.

Satu orang berinisial FA telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut.

Direktur Penanganan Pelanggaran Direktorat Jenderal PSDKP Halid K. Jusuf mengatakan tersangka diduga menggunakan telepon seluler dan aplikasi tertentu untuk mengubah dokumen.

Penyidik telah memeriksa saksi dan tersangka serta meminta keterangan ahli. Pemeriksaan forensik digital juga dilakukan terhadap perangkat elektronik, aplikasi, dan dokumen yang diamankan untuk memperkuat pembuktian.

Halid mengatakan tersangka dijerat Pasal 94A Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

Ketentuan tersebut memuat ancaman pidana penjara paling lama tujuh tahun dan denda paling banyak Rp3 miliar.

KKP menyatakan pengawasan tersebut diperlukan untuk memastikan kegiatan operasional kapal perikanan sesuai ketentuan dan tidak berdampak negatif terhadap sumber daya maupun lingkungan.

Like, Share, Comment:

Komentar (0)

Belum ada komentar.

Kirim

Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!

Google Login dengan Google
  • Jennie BLACKPINK Luncurkan Font Hangeul Baru di Instagram, Bahasa Korea Makin Mendunia!
    Hi, The introduction of new Korean lettering styles shows ...
  • 3 Game Indie di Steam yang Diam-diam Punya Gameplay Adiktif
    Hi, Indie games can be surprisingly addictive when they ...
  • Jakarta Game On 2026 Buka Peluang Ekonomi Bagi Anak Gen Z
    Hi, Gaming is creating new possibilities for Gen Z, ...
  • Bukan Lagi Soal Smelter! Ini Strategi Baru yang Bikin Industri RI Naik Kelas
    Sinkronisasi kebijakan antara pusat dan daerah melalui pembangunan ...
  • Angkatan Darat AS Berlatih Menggali Kuburan Massal untuk Skenario Perang dengan Banyak Korban
    Apa mungkin AS akan melakukan invasi darat ke ...
pasang iklan di koran jakarta
pasang iklan di koran jakarta
Luar Negeri
Singapura Rilis Program Pem...
Nasional
Menhub Desak PT KAI Percepa...
pasang iklan di koran jakarta
Advertisement
Ukraina Tangkap Tawanan Perang asal Indonesia

Ukraina Tangkap Tawanan Perang asal Indonesia

11 Nov 2026
Pilihan Pembaca
Indeks Berita Populer +
logo kj
Kami mendeteksi AdBlocker di browser anda


Website kami bergantung pada iklan untuk terus dapat menghadirkan jurnalisme berkualitas. Dukung kami dengan mengijinkan iklan tampil di browser anda.

Silakan non-aktifkan AdBlocker dengan cara:
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".

Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.