Ratusan Aduan Perubahan Desil Meresahkan

JAKARTA – Pemerintah Provinsi Jakarta diminta menyelesaikan ratuan aduan terkait perubahan desil. “Ratuan orang tiba-tiab dihentikan bantuan sosialnya karena perubahan kategori desil. Ini harus cepat diselesaikan,” tutur anggota Komisi C DPRD Jakarta, August Hamonangan, Minggu (27/9).

Dia menerima setidaknya 265 aduan warga agar diperbaiki desilnya. Itu aduan sepanjang Juli-September. Menurut August, banyak warga mengeluhkan perubahan kategori desil secara tiba-tiba, meskipun kondisi ekonominya tidak berubah, bakan makin menurun.

“Selama dua bulan ke belakang, kami menerima 265 aduan dari warga yang melayangkan permohonan perbaikan desil. Ada banyak warga yang mengalami kenaikan kategori desil secara tiba-tiba,” ujar August. Dia menjelaskan, persoalan kategorisasi desil muncul seiring penerapan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Hal itu dilakukan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2025.

DTSEN dibentuk untuk memutakhirkan dan memadankan sejumlah basis data sosial ekonomi nasional. August menilai, DTSEN masih perlu diperbaiki karena ditemukan warga yang merasa kategori desilnya tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Menurutnya, kondisi itu antara lain dapat terjadi karena proses verifikasi dan validasi data tidak benar.

“Perubahan ke sistem DTSEN ini baik untuk memusatkan data warga terkait kesejahteraannya. Tapi, dalam praktiknya, banyak warga tidak disurvei,” katanya. August juga menyoroti alokasi anggaran bantuan sosial (bansos) dalam APBD Perubahan 2026untukDinas Sosial Jakarta yang mencapai Rp803 miliar.Menurut August, anggaran yang bersumber dari pajak tersebut harus disalurkan secara akuntabel kepada warga yang benar-benar membutuhkan.

Lebih jauh, dia mendorong pembukaan ruang sanggah seluas-luasnya bagi warga yang keberatan dengan penetapan desil. Pemprov juga diminta berkoordinasi dengan Kementerian Sosial dan Badan Pusat Statistik untuk verifikasi ulang terhadap data warga yang mengajukan keberatan. “Pendamping Sosial kelurahan dan jajaran Dinas Sosial harus membuka ruang seluas-luasnya bagi warga yang ingin menyanggah kenaikan kategori desil,” tandasnya.

Segera Benahi

Sebelumnya, Ketua Komisi E DPRD Jakarta, M Subki, juga sudah minta Dinsos memperkuat Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) untuk membenahi persoalan data desil penerima bantuan sosial. Menurut Subki, persoalan desil hingga kini masih menimbulkan keresahan. Ketidakakuratan data tersebut berdampak pada sejumlah program bantuan dan layanan sosial seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP), BPJS Kesehatan, hingga Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU).

“Kami ingin agar data segera diperbaiki, khususnya solusi tentang desil yang masih meresahkan,” jelasnya. Ada yang KJP-nya putus. Ada yang BPJS-nya bermasalah. Demikian dengan KJMU dan sebagainya. “Semua bergantung pada data desil,” ujar Subki.

Menurut Subki, Jakarta membutuhkan pendekatan pendataan yang lebih sesuai dengan karakteristik masyarakat ibu kota. Sebab, tingkat penghasilan dan beban hidup warga Jakarta berbeda dengan daerah lain. Maka, penerapan indikator nasional perlu disesuaikan dengan kondisi setempat.

Karena itu, dia mendorong, Dinsos memperkuat kapasitas Pusdatin agar tidak hanya berperan sebagai pengelola data. Mereka juga mesti mampu memberikan dasar yang kuat dalam menentukan kebijakan terkait desil penerima bansos.

Semua ini berangkat dari data. Dinas Sosial punya Pusdatin, Pusat Data dan Informasi Jamsos/Sosial milik Pemprov Jakarta. “Posisi ini mesti diperkuat agar program kegiatan bisa lebih mengena, utamanya terkait keputusan tentang desil.

Subki menilai, pengelolaan data secara mandiri diperlukan terutama untuk program bansos yang menggunakan APBD. Sedangkan untuk bansos yang bersumber dari pemerintah pusat, Pemprov tetap dapat mengacu pada ketentuan dan data nasional.