Rekrutmen Pegawai Pemerintah Harus Berdasarkan Kemampuan, Bukan Bayaran Rp50 Juta.

Pemerintah daerah perlu membedakan kewenangan administratif dengan proses penegakan hukum.

Benteng sistem

Tantangan terbesar sebenarnya bukan menemukan siapa yang menerima uang. Tantangan yang lebih penting adalah memastikan calon pegawai tidak lagi melihat pembayaran sebagai jalan alternatif menuju pekerjaan pemerintah.

Ada beberapa langkah yang dapat memperkuat benteng tersebut. Pertama, seluruh proses rekrutmen harus memiliki jejak digital yang mudah diperiksa, mulai dari pengumuman formasi hingga hasil akhir. Kedua, setiap komunikasi tentang seleksi perlu menggunakan kanal resmi sehingga calon pelamar dapat membedakan informasi sah dari tawaran perantara.

Ketiga, pemerintah perlu membuat satu pintu pengaduan khusus untuk dugaan pungli rekrutmen dengan nomor laporan yang memungkinkan pelapor memantau perkembangan kasus. Keempat, pemeriksaan internal harus dapat bergerak paralel dengan penelusuran hukum apabila ditemukan indikasi pidana.

Kelima, edukasi kepada pelamar harus ditempatkan sebagai bagian dari sistem pencegahan. Pesan bahwa rekrutmen tidak dipungut biaya tidak cukup disampaikan ketika pendaftaran dibuka.

Pesan tersebut perlu hadir berulang melalui laman resmi, media sosial pemerintah, sekolah, perguruan tinggi, balai latihan kerja, hingga komunitas pencari kerja.

Bagi masyarakat, ada pelajaran yang tidak kalah penting. Janji kelulusan dengan imbalan uang seharusnya menjadi tanda untuk berhenti dan memeriksa informasi melalui kanal resmi. Bukti percakapan, transfer, atau dokumen yang berkaitan dengan dugaan pungli perlu disimpan agar dapat membantu proses pemeriksaan.

Surabaya memiliki peluang untuk menjadikan rangkaian penindakan pungli ini sebagai pembenahan sistem, bukan sekadar rangkaian kasus disiplin. Pemerintah kota pada September 2025 juga meminta pejabat dan pegawai menandatangani pernyataan komitmen untuk tidak melakukan pungli maupun gratifikasi. Konsistensi pengawasan menjadi penting agar komitmen tidak berhenti sebagai dokumen administratif.

Sanksi, dengan demikian, bukan tujuan akhir. Sanksi adalah pesan bahwa kewenangan publik memiliki batas dan jabatan tidak boleh diperdagangkan. Namun, ukuran keberhasilan yang lebih dalam adalah ketika warga datang mengikuti seleksi dengan keyakinan bahwa yang dinilai adalah kemampuan mereka.

Pekerjaan pemerintah pada dasarnya adalah amanah publik. Karena itu, pintu masuknya harus dijaga dari transaksi. Kursi yang diperoleh melalui uang, mungkin, oleh satu orang yang mendapatkannya itu terlihat sebagai keuntungan. Tetapi praktik semacam itu merugikan peserta lain dan mengikis kepercayaan terhadap pemerintahan.

Menutup pintu pungli rekrutmen berarti bukan hanya menjaga sebuah proses seleksi, melainkan masa depan kualitas aparatur. Di tengah agenda membangun pemerintahan yang profesional menuju Indonesia Emas 2045, integritas rekrutmen bukan pelengkap. Ia adalah fondasinya.