Ruang Fiskal Terbatas, Surplus Primer Belum Jadi Jaminan

Tanpa perbaikan fundamental, ruang anggaran untuk membiayai pembangunan dan menghadapi risiko ekonomi tetap terbatas.

JAKARTA – Surplus keseimbangan primer Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 hingga Agustus lalu belum serta-merta menunjukkan penguatan fiskal secara struktural. Tingginya beban bunga utang masih menyerap ruang fiskal, sehingga surplus primer perlu dilihat bersama kemampuan pemerintah mengendalikan kewajiban utang dan memperkuat penerimaan negara.

Pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro (Undip) Esther Sri Astuti menilai surplus keseimbangan primer APBN 2026 hingga Agustus hanya menunjukkan ketahanan fiskal jangka pendek dan belum sepenuhnya mencerminkan kekuatan fiskal secara struktural. “Tingginya beban bunga utang masih menjadi tekanan, di tengah rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) yang berada di kisaran 41 persen,” jelasnya, Senin (21/9).

Hingga Agustus 2026, belanja APBN tumbuh 17,1 persen secara tahunanatau year on year (yoy), sementara pendapatan negara meningkat 25,4 persen yoy. APBN mencatat defisit 240 triliun rupiah atau setara 0,93 persen terhadap PDB, sedangkan keseimbangan primer masih mencatat surplus 154 triliun rupiah.

Untuk pengelolaan utang ke depan, Esther memberikan enam catatan, yakni menyeimbangkan biaya pinjaman murah dan risiko portofolio; mengelola utang secara hati-hati sesuai Rencana Jangka Panjang Pembangunan (RJPP) dan Rencana Jangka Menengah Nasional (RJMN); mengurangi porsi pinjaman luar negeri secara bertahap; memperpanjang rata-rata masa jatuh tempo untuk menghindari risiko refinancing; mengunci rasio bunga tetap minimal 80 persen guna meredam volatilitas; serta menerapkan skema hedging terhadap gejolak nilai tukar dan suku bunga.

Sebelumnya, Kepala Ekonom Maybank Indonesia Juniman menilai belanja pemerintah yang meningkat belum sepenuhnya berdampak pada sektor riil dan pertumbuhan ekonomi. Dia menyebut keterbatasan keterlibatan sektor swasta menjadi salah satu faktor yang membuat efek pengganda belanja pemerintah belum maksimal.

"Seharusnya pemerintah melibatkan swasta untuk menggerakkan mesin ekonomi," kata Juniman.

Dampak Minim

Peneliti Ekonomi Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendi Manilet menilai peningkatan belanja pemerintah yang signifikan belum sepenuhnya mampu mendorong sektor riil dan menjadi mesin pertumbuhan ekonomi. Hingga Agustus lalu, belanja negara tumbuh 17,1 persen, belanja pemerintah pusat hampir 30 persen, dan defisit masih terkendali di 0,93 persen PDB.

“Dorongan fiskal telah masuk ke perekonomian, tetapi perlu dilihat sejauh mana dorongan tersebut diteruskan menjadi produksi dan investasi swasta,” ujarnya.

Dia menambahkan transmisi fiskal terlihat, tetapi belum cukup kuat. Konsumsi pemerintah tumbuh 15,97 persen dan berkontribusi sekitar 1,07 poin persentase terhadap pertumbuhan.

Namun, pertumbuhan ekonomi melambat dari 5,61 persen pada kuartal I menjadi 5,29 persen pada kuartal II. Industri pengolahan hanya tumbuh 4,52 persen, konsumsi rumah tangga melambat menjadi 5,06 persen, dan PMI Manufaktur Agustus kembali berada di bawah 50.

“Kondisi tersebut menunjukkan fiskal mampu menopang permintaan, tetapi belum cukup mendorong peningkatan kapasitas produksi,” katanya.

Menurut Yusuf, kondisi tersebut berkaitan dengan komposisi belanja. Belanja seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), perlindungan sosial, gaji, dan belanja pemerintah cepat masuk ke konsumsi sehingga penting menjaga daya beli, tetapi dampaknya terhadap kapasitas produksi lebih terbatas dibandingkan belanja yang menurunkan biaya produksi.

“Karena itu, peningkatan aktivitas ekonomi belum otomatis menghasilkan efek pengganda jangka panjang,” tegasnya.

Yusuf menilai bottleneck saat ini bukan kekurangan likuiditas. Kredit investasi tumbuh 25,13 persen, menunjukkan pembiayaan tersedia, tetapi pengusaha tetap membutuhkan kepastian permintaan, margin yang memadai, dan regulasi yang konsisten untuk berekspansi.