CEO Nvidia: Ada Peluang AI Menghancurkan Dunia pada 2030 0%

SANTA CLARA - 

CEO Nvidia Jensen Huang menepis kekhawatiran bahwa perkembangan kecerdasan buatan (AI) dapat berujung pada kepunahan manusia dalam beberapa tahun mendatang.

Dari The Guardian, Huang bahkan menyebut kemungkinan AI menyebabkan kehancuran dunia pada 2030 berada di angka nol persen. Pernyataan itu disampaikan dalam wawancara dengan CBS News, sekaligus menanggapi kekhawatiran sejumlah peneliti AI mengenai perkembangan teknologi yang semakin cepat.

"Tahun 2030 bukanlah akhir dunia. Kemungkinannya 0% itu akan menjadi akhir dunia," kata Huang, Senin (21/9).

Huang juga mengkritik peringatan yang menggambarkan AI sebagai ancaman eksistensial bagi manusia. Menurut dia, kekhawatiran tersebut telah berkembang menjadi apa yang disebutnya sebagai "narasi kiamat".

Pernyataan Huang muncul setelah Jacob Coxon, mantan peneliti Anthropic, memperingatkan bahwa AI dapat berkembang menjadi sistem yang jauh lebih unggul daripada manusia dan berpotensi memusnahkan umat manusia dalam dekade ini.

Peringatan tersebut turut didukung dua peneliti lain dari Anthropic dan kemudian memicu perdebatan internasional mengenai keselamatan AI serta sejauh mana perkembangan teknologi tersebut perlu diawasi.

Di sisi lain, Anthropic sendiri telah menerbitkan laporan mengenai ancaman penyalahgunaan AI. Laporan itu mendokumentasikan upaya berbagai pihak, termasuk kelompok kriminal, aktor yang didukung negara, vendor perangkat lunak mata-mata, ilmuwan, dan propagandis, dalam memanfaatkan model AI canggih untuk berbagai tujuan berbahaya.

Di antaranya termasuk upaya merancang senjata, mengembangkan patogen mematikan, hingga melakukan pengintaian terhadap kelompok atau individu tertentu.

Huang mengatakan prediksi mengenai kepunahan massal akibat AI tidak memiliki dasar ilmiah yang kuat. Dia menekankan bahwa kepentingan Nvidia justru bergantung pada penerapan teknologi AI secara aman.

"Keberhasilan perusahaan kami terkait langsung dengan penerapan produk dan layanan yang aman," ujar Huang.

Menurut Huang, persoalan keamanan AI seharusnya juga ditangani melalui aturan dan mekanisme hukum yang sudah tersedia, termasuk kewajiban terkait keamanan siber dan tanggung jawab atas kerusakan.

"Jangan biarkan narasi kiamat ini memungkinkan seseorang untuk mengabaikan hukum yang ada saat ini," katanya.

Perdebatan mengenai risiko AI tidak hanya berlangsung di kalangan perusahaan teknologi. Sejumlah tokoh industri, termasuk CEO Anthropic Dario Amodei, CEO OpenAI Sam Altman, dan Elon Musk, sebelumnya telah menyerukan perlunya kehati-hatian dalam pengembangan teknologi tersebut.

Sementara itu, pemerintah Amerika Serikat dan China juga mulai membahas mekanisme untuk menangani risiko AI. Menteri Keuangan AS Scott Bessent mengatakan kedua negara telah sepakat membentuk mekanisme dialog AI, termasuk kemungkinan pertukaran informasi mengenai peringatan keselamatan teknologi tersebut.

Di tengah perdebatan mengenai risiko, Tony Blair Institute pada Senin (21/9/2026) menerbitkan laporan yang menyoroti sisi lain dari perkembangan AI. Lembaga tersebut memperingatkan bahwa negara-negara dapat mengalami kerugian besar apabila gagal mengadopsi AI dan tertinggal dari negara lain.

Mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair mengatakan AI berpotensi mengubah perekonomian, pendidikan, ilmu pengetahuan, pasar tenaga kerja, layanan publik, hingga keamanan nasional dalam waktu relatif singkat.

Namun, laporan tersebut juga menilai banyak institusi pemerintahan saat ini belum memiliki kemampuan yang memadai untuk membantu para pemimpin menghadapi perubahan yang ditimbulkan oleh perkembangan AI.