Awas Main-Main, Wali Kota Hasto Sikat Habis Pungli dan Premanisme di Jogja!

YOGYAKARTA - Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo menegaskan komitmennya untuk membebaskan Kota Yogyakarta dari segala bentuk pungutan liar (pungli), premanisme, hingga praktik patok tarif di luar ketentuan (nuthuk). 

"Prinsipnya kalau saya ya, di Kota Yogyakarta ini jangan sampai ada pungli, itu penting. Jangan ada pungutan liar, kalau ada orang, wah, ada premanisme misalnya begitu ya jangan ada lah," kata Hasto di Yogyakarta, Senin (21/9).

Menurut dia, Pemerintah Kota Yogyakarta terus mengajak masyarakat dan berbagai elemen masyarakat di Yogyakarta untuk menjaga Yogyakarta ini selalu dalam situasi yang kondusif tanpa ada praktik pungli.

"Pada prinsipnya kami harus menjaga Kota Yogyakarta ini sebaik mungkin, tertib, aman. Itu yang harus kita lakukan, kita jaga terus," katanya.

Dalam upaya mencegah praktik pungli di masyarakat, kata dia, Pemkot setempat sudah rutin melakukan monitoring ke wilayah wilayah di Yogyakarta, terus mengedukasi pelaku usaha atau jasa untuk mematuhi tarif yang sudah ditentukan.

"Ketentuan-ketentuan sudah ada, bahkan kalau anda ingat kemarin dulu ketika ada orang 'nuthuk' (mematok tarif di luar ketentuan) pun kita juga beroperasi untuk memasang tarif-tarif sesuai ketentuan," katanya.

Selain itu, kata Hasto, melalui program Open House setiap hari Jumat pagi menjadi sarana silaturahmi Wali Kota bersama warga untuk kemudian curhat (curahan hati), dan JSS (Jogja Smart Service), termasuk berbagai kanal pengaduan yang disediakan Pemkot Yogyakarta.

"Dengan cara begitu, berbagai laporan-laporan kalau seandainya terjadi ada pungutan liar, ada hal-hal lain yang dirasa pemerasan, ya lebih baik dilaporkan," katanya.

Hasto mengatakan Pemkot Yogyakarta juga mempunyai Satuan Tugas (Satgas) Sapu Bersih Pungutan liar (Saberpungli) sebagai bentuk keseriusan pemerintah, yang kemudian dilanjutkan dengan Satgas Pengawasan.

"Makanya PNS, Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja), sampai saya sendiri jadi Satgas Pengawasan, saya sering ceriwis juga misalnya pada perizinan, awas jangan sampai ada orang memungut perizinan, memungut pajak secara liar," katanya.

Dia juga mengatakan terkait kegiatan perparkiran di Yogyakarta agar tidak terjadi pungutan liar, Pemkot terus melakukan sosialisasi mengenai tarif parkir yang sudah dipasang pada papan agar tidak melebihi tarif yang ditentukan.

"Kan kita punya juru parkir, juru parkir sudah tahu berapa tarif sesuai ketentuan sudah ada, sudah ada perda. Dan di Yogyakarta ada 735 titik parkir, yang sekarang ini kita galakkan untuk digitalisasi parkir, makanya ini terus kita kawal," katanya.