Menkeu Suahasil Laporkan APBN Defisit Rp240,1 Triliun per Agustus 2026

JAKARTA - Menteri Keuangan Suahasil Nazara melaporkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencetak defisit sebesar Rp240,1 triliun atau sekitar 0,93 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) per 31 Agustus 2026.

“Hingga akhir Agustus, kinerja APBN tetap kuat dengan keseimbangan primer yang positif, defisit dalam batasan yang terkendali. Ini artinya, memang perjalanan APBN relatif on-track,” kata Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi September 2026 di Kantor Kementerian Keuangan Jakarta, Jumat (18/9).

Secara rinci, pendapatan negara tercatat sebesar Rp2.055,6 triliun atau 65,2 persen dari target APBN 2026 sebesar Rp3.153,6 triliun. Nilai realisasi itu mengalami pertumbuhan sebesar 25,4 persen (year-on-year/yoy) dibandingkan pendapatan pada periode yang sama tahun lalu sebesar Rp1.639,0 triliun.

Penerimaan yang berasal dari perpajakan mencapai Rp1.619,3 triliun, setara 60,1 persen terhadap APBN dan tumbuh 21,7 persen (yoy).

Nilai itu terdiri atas penerimaan pajak sebesar Rp1.409 triliun atau 59,8 persen APBN dengan pertumbuhan 24,1 persen (yoy), serta kepabeanan dan cukai Rp210,2 triliun atau 62,6 persen APBN dan tumbuh 7,8 persen (yoy).

Sementara penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tercatat sebesar Rp435,1 triliun atau 94,8 persen APBN dan tumbuh 41,7 persen (yoy).

Di sisi lain, belanja negara mencatatkan realisasi senilai Rp2.295,7 triliun atau 59,7 persen dari pagu Rp3.842,7 triliun, dengan pertumbuhan sebesar 17,1 persen (yoy) dari realisasi tahun lalu sebesar Rp1.960,3 triliun.

Belanja pemerintah pusat tercatat sebesar Rp1.791,5 triliun atau 56,9 persen dari pagu dan mengalami pertumbuhan 29 persen (yoy).

Rinciannya, belanja kementerian/lembaga (K/L) terealisasi sebesar Rp912,4 triliun atau 60,4 persen dari pagu dan tumbuh 33 persen (yoy); serta belanja non-K/L sebesar Rp879,1 triliun atau 53,6 persen pagu dan tumbuh 25,1 persen (yoy).

Sedangkan realisasi transfer ke daerah (TKD) tercatat senilai Rp504,3 triliun atau 72,8 persen. Berbeda dengan komponen lain yang mengalami pertumbuhan, TKD terkoreksi sebesar 11,8 persen (yoy).

Dengan kinerja itu, keseimbangan primer mencetak surplus senilai Rp154 triliun. Keseimbangan primer yang surplus mencerminkan kondisi fiskal dapat dikatakan masih cukup memadai untuk mengelola pendapatan, belanja dan utang.