JIEP Menata Ulang Program Prioritas

JAKARTA - Perkembangan situasional memaksa PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP) harus menata ulang program-program pengembangan prioritas agar dapat beradaptasi dengan kondisi pasar terbaru. “Langkah ini sejalan dengan upaya perusahaan untuk terus relevan di tengah perubahan lanskap industri, baik dari sisi kebutuhan pasar, teknologi, maupun tuntutan keberlanjutan usaha,” tutur Direktur Utama PT JIEP, Dharma Satriadi, usai RUPSLB, Rabu (16/9).

Dia mengutarakan, wujud nyata arah pengembangan usaha tersebut berupa penugasan pengembangan Kawasan Kesehatan Terpadu (KKT) yang diberikan langsung oleh Pemegang Saham. Menurutnya, pengembangan kawasan ini selaras dengan arah Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2026. Juga sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Jakarta dalam mendukung pengembangan rumah sakit berstandar internasional, serta Pilar Expand One Danareksa.

“Penugasan ini merupakan bentuk komitmen JIEP untuk turut mendukung program sosial kemasyarakatan bagi seluruh pemangku kepentingan,” ucapnya. Melalui penugasan ini, JIEP tidak hanya menjalankan fungsi bisnis, tetapi juga memperkuat perannya sebagai instrumen pembangunan daerah. Kita berpihak pada kepentingan masyarakat luas, khususnya dalam sektor layanan kesehatan yang menjadi kebutuhan mendasar warga Jakarta.

Mengakomodasi

Dharma menyampaikan, penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran juga dilakukan untuk mengakomodasi perluasan cakupan kegiatan perusahaan sesuai dengan mandat penugasan Pemegang Saham. Seluruh langkah implementasi Rencana Bisnis Perusahaan maupun realisasi penugasan pengembangan Kawasan Kesehatan Terpadu (KKT) akan dijalankan dengan mengedepankan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Harapannya, agar setiap keputusan dan langkah usaha dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh pemangku kepentingan. Lebih jauh dijelaskan, KKT diharapkan dapat membuka peluang pengembangan ekosistem kesehatan yang terintegrasi. Selain itu, juga memperluas peran perusahaan dalam mendukung pembangunan kota dan penyediaan infrastruktur strategis.

Tugas lain, JIEP juga mendorong inisiatif rezoning kawasan sebagai bagian dari strategi pengembangan kawasan yang lebih adaptif terhadap kebutuhan dan potensi pertumbuhan di masa depan. Dharma menuturkan, , inisiatif rezoning tersebut mencakup perencanaan awal pembebasan lahan, pengembangan kawasan berbasis Transit Oriented Development (TOD) di Kawasan Industri Pulogadung (KIP).

Juga terkait, usulan integrasi jaringan transportasi LRT dan MRT dengan kawasan. Ada juga pengembangan konsep dry port yang terintegrasi dengan jaringan transportasi kereta. Dharma menegaskan, pengembangan konektivitas dan integrasi transportasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan nilai strategis kawasan dan memperkuat efisiensi mobilitas.

“Tentu saja juga membuka peluang terciptanya ekosistem bisnis dan logistik yang semakin terintegrasi di Kawasan Industri Pulogadung,” tuturnya.

Selanjutnya dia berharap, penyelenggaraan RUPSLB ini dapat memperkuat pondasi JIEP, membuka peluang pertumbuhan, dan menciptakan nilai berkelanjutan bagi masa depan perusahaan. Dharma komit untuk terus menjalankan mandat sebagai mitra strategis pemerintah. Ini terutama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Jakarta melalui pengembangan usaha berkelanjutan.

Ke depan, JIEP akan terus memperkuat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan guna memastikan setiap agenda strategis. Ini mulai dari Rencana Bisnis Perseroda 2026-2030 dan pengembangan Kawasan Kesehatan Terpadu. Harapannya, semua dapat terealisasi secara optimal dan memberikan manfaat nyata bagi warga Jakarta.

RUPSLB dipimpin Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Jakarta, Suharini Eliawati. Dia didampingi Wakil Koordinator Staf Khusus Gubernur Jakarta Yustinus Prastowo, Direktur Utama PT Danareksa (Persero) Ngurah Wirawan, dan Kepala Badan Pembinaan BUMD Jakarta, Syaefuloh Hidayat.

Kehadiran para pemangku kepentingan strategis ini menegaskan pentingnya sinergi antara PT JIEP, Pemerintah Jakarta, dan holding BUMN Danareksa dalam mengawal implementasi agenda-agenda strategis perusahaan.