Beras Fortifikasi Ditarik, Mendag Budi Santoso Pastikan Stok Beras Aman

JAKARTA – Menteri Perdagangan (Mendag), Budi Santoso, memastikan stok beras di ritel tetap aman di tengah proses penarikan produk dari 25 merek beras fortifikasi yang berdasarkan pengujian pemerintah tidak memenuhi standar kandungan gizi.

“Enggak (masalah), (stok) aman, aman,” kata Budi saat ditemui seusai rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI di Jakarta, Kamis (17/9).

Budi menyampaikan kepastian terkait ketersediaan beras di ritel menyusul penanganan terhadap beras fortifikasi.

Menurut dia, pasokan antara lain diperkuat melalui tambahan satu juta ton beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

“Bulog kan sudah menyampaikan untuk memasok satu juta ton SPHP berupa beras kita, waktu itu rapat di Kemenko Pangan. Jadi saya kira enggak ada masalah,” ujar dia.

Menurut Mendag, pemerintah akan menjaga distribusi beras tersebut dengan terus berkoordinasi bersama Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Kementerian Pertanian.

“Ya salah satunya dari Bulog, distribusinya kita jaga. Nanti kita koordinasi terus dengan Bapanas dan juga dari Kementan,” ucapnya.

Budi mengatakan beras SPHP tersebut akan disalurkan melalui pasar modern dan pasar rakyat.

Kepastian stok itu disampaikan sehari setelah Bapanas menyatakan 25 merek beras fortifikasi yang diduga tidak memenuhi standar telah menghentikan produksi dan produknya dalam proses penarikan dari peredaran.

Hingga pekan pertama September, 12 merek telah menarik stok, sementara sisanya masih menjalani proses penarikan.

Bapanas juga menyebut 11 pelaku usaha pemegang 25 izin edar merek beras fortifikasi tersebut telah mendapat surat peringatan dari Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) dalam koordinasi Bapanas.

Menteri Pertanian sekaligus Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman pada Rabu (16/9) menyampaikan bahwa pengujian terhadap 27 merek beras yang beredar dengan klaim fortifikasi menunjukkan 25 merek tidak memenuhi standar kandungan gizi sebagaimana tercantum pada label kemasan.

Pemerintah melakukan pengujian sampel melalui empat laboratorium. Izin edar 25 merek yang tidak memenuhi persyaratan tersebut akan dicabut dan produknya ditarik dari peredaran sesuai ketentuan.

Adapun dugaan unsur pidana dalam perkara tersebut masih ditangani aparat.

Kementerian Pertanian telah berkoordinasi dengan Direktorat Tindak Pidana Khusus Bareskrim Polri dan Satgas Pangan Polri, sedangkan Polri menyatakan proses hukum dilakukan apabila pendalaman dan pengujian ilmiah menemukan adanya peristiwa pidana.

Terkait proses tersebut, Budi mengatakan Kementerian Perdagangan menghormati penanganan hukum yang sedang berjalan.

“Kita hormati proses hukum yang berjalan,” tutur Budi.

Tambahan alokasi satu juta ton beras SPHP yang dirujuk Budi sebelumnya telah ditetapkan pemerintah dalam rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Bidang Pangan pada 7 September 2026 untuk memperkuat pasokan beras medium ke pasar dan menjaga stabilitas harga.

Bapanas pada Rabu (16/9) mencatat stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang tersimpan di Perum Bulog sekitar 4,6 juta ton. Sementara realisasi penyaluran SPHP periode Maret hingga pertengahan September 2026 mencapai sekitar 794 ribu ton.