Atasi Karhutla Kaltim, BNPB Siapkan 3 Ton Garam untuk Modifikasi Cuaca

SAMARINDA – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengintensifkan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) dengan menyiapkan tiga ton Natrium Klorida (NaCl) atau garam guna memicu hujan buatan di wilayah Kalimantan Timur yang tengah dilanda kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kekeringan.

Tenaga Ahli Kepala BNPB Marsma TNI Albertus Irianto di Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim), Kamis (17/9), mengatakan keberadaan awan yang berpotensi menghasilkan hujan menjadi peluang untuk membantu mengurangi dampak asap dan kondisi kering di sejumlah daerah.

"Kami berharap awan yang berpotensi dapat menurunkan hujan, sehingga kondisi di wilayah terdampak dapat berangsur membaik,” ujar Albertus usai rapat penanganan siaga darurat karhutla dan kekeringan di Bandara Aji Pangeran Tumenggung (APT) Pranoto Samarinda.

Albertus menjelaskan pada Rabu (16/9) penyemaian awan dilakukan di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara pada pukul 08.20–10.20 WITA.

Selanjutnya, operasi serupa bergeser ke wilayah Kutai Timur dan Kota Samarinda pada pukul 12.02–14.25 WITA. Pada sore hari pukul 17.02 WITA operasi dilanjutkan dengan menyasar Kota Balikpapan, Kabupaten Kutai Barat, Kutai Kartanegara, dan Kabupaten Penajam Paser Utara.

Sementara untuk pelaksanaan OMC pada Kamis (17/9) BNPB telah menyiagakan tiga ton NaCl sebagai bahan semai.

Ia menjelaskan pelaksanaan OMC didasarkan pada analisis dan prakiraan cuaca, termasuk potensi pertumbuhan awan serta perkiraan akumulasi curah hujan berkategori ringan hingga sedang di sejumlah wilayah.

Berdasarkan pemantauan meteorologi, potensi pertumbuhan awan hujan di sejumlah wilayah Kaltim saat ini berada pada kategori sedang hingga tinggi dengan peluang sekitar 50–70 persen.

Meski demikian, menurutnya, upaya modifikasi cuaca tetap perlu diiringi dengan pemantauan kondisi atmosfer dan titik panas secara berkelanjutan.

Sementara itu, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kaltim Buyung Dodi Gunawan mengatakan ada lonjakan karhutla akibat cuaca kering ekstrem di sejumlah wilayah, khususnya kawasan lahan gambut yang membutuhkan penanganan khusus.

"Penanganan tidak hanya dilakukan ketika kebakaran terjadi, tetapi juga melalui pemantauan, pencegahan, dan kesiapsiagaan. Kami terus mengoptimalkan personel dan koordinasi lintas instansi agar titik panas tidak berkembang menjadi kebakaran besar," ucapnya.

Dampak sebaran asap akibat karhutla ini juga memicu penurunan kualitas udara yang signifikan di ibu kota provinsi.

Kepala Laboratorium Kesehatan Kaltim Muhammad Yunus mengonfirmasi angka Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) di Kota Samarinda telah menyentuh kategori Tidak Sehat dengan parameter kritis PM2,5.

"Berdasarkan pola pemantauan, kualitas udara diperkirakan masih dapat memburuk pada malam hingga dini hari akibat fenomena inversi suhu yang menjebak polutan asap karhutla di permukaan udara. Kami mengimbau warga untuk membatasi aktivitas di luar ruangan," kata Yunus.

Merespons ancaman polusi udara tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim menerbitkan kebijakan darurat berupa pengalihan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka menjadi Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) atau sekolah daring.

Kebijakan belajar dari rumah ini diterapkan di wilayah terdampak asap, salah satunya Kota Samarinda, yang dijadwalkan berlangsung dari tanggal 17 hingga 19 September 2026.

Plt Kepala Disdikbud Kaltim Armin menegaskan langkah ini diambil demi mengutamakan keselamatan para siswa.

"Kami meminta Kepala Satuan Pendidikan agar berkoordinasi langsung dengan orang tua atau wali murid untuk melakukan pengawasan penuh selama pembelajaran secara daring dilaksanakan demi menghindari risiko gangguan pernapasan atau ISPA pada anak-anak," jelas Armin.

Melalui pelaksanaan OMC ini, pemerintah berharap peluang turunnya hujan dapat meningkat, terutama di wilayah yang masih menghadapi kondisi kering dan terdampak kabut asap akibat karhutla.

Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari upaya bersama untuk menjaga keselamatan masyarakat dan mengurangi dampak bencana hidrometeorologi di Kaltim.