Pemimpin Wales Soroti Lanskap Politik Inggris Pada Pertemuan Partai Pro-Kemerdekaan

JAKARTA - Menteri Pertama Wales Rhun ap Iorwerth menilai lanskap politik baru mulai terbentuk di seluruh Inggris menjelang pertemuan para pemimpin partai yang mendukung agenda penentuan nasib sendiri. Pertemuan tersebut mempertemukan pemimpin Plaid Cymru, SNP, Sinn Féin, serta Menteri Pertama Irlandia Utara untuk membahas kerja sama dan perubahan konstitusional.

Ap Iorwerth yang merupakan pemimpin Plaid Cymru mengatakan pemilihan Senedd pada Mei 2026 menjadi titik balik penting bagi Wales. Kemenangan Plaid Cymru dalam pemilu tersebut membuat Wales memiliki pemerintahan yang dipimpin partai pro-kemerdekaan dengan mandat untuk menjalankan pemerintahan melalui pendekatan yang berbeda.

Pertemuan itu dijadwalkan berlangsung di Cardiff pada Senin dan dihadiri pemimpin SNP John Swinney, Presiden Sinn Féin Mary Lou McDonald, serta Menteri Pertama Irlandia Utara Michelle O’Neill. Pertemuan tersebut digelar sekitar empat bulan setelah Plaid Cymru memenangkan pemilihan Senedd.

“Saya senang menyambut para pemimpin SNP dan Sinn Féin ke Wales pada momen penting dalam politik kita,” kata Rhun ap Iorwerth.

Ia menyebut pemilu Mei lalu sebagai titik balik bagi Wales dan menegaskan pemerintahan yang dipimpin Plaid Cymru memiliki mandat yang jelas untuk melakukan perubahan.

Menurut ap Iorwerth, perubahan politik juga terlihat di berbagai wilayah kepulauan Inggris yang semakin mempertanyakan efektivitas model pemerintahan Westminster. Ia menilai kerja sama antarpartai dapat memberikan manfaat apabila dilakukan sebagai mitra yang setara, terutama dalam isu-isu yang menjadi kepentingan bersama.

“Kita melihat munculnya lanskap politik baru, dengan semakin meningkatnya kesadaran bahwa model Westminster tidak lagi berfungsi,” ujar ap Iorwerth.

Ia berharap pertemuan tersebut dapat memperkuat hubungan antarpartai sekaligus membuka jalan menuju bentuk kemitraan baru antara negara-negara yang mereka wakili.

Agenda pertemuan mencakup pembahasan kerja sama praktis di sejumlah bidang, termasuk ekonomi, energi, serta hubungan dengan Eropa dan komunitas internasional. Para pemimpin partai juga akan menyerukan kepada Pemerintah Inggris agar menyiapkan, merencanakan, dan memfasilitasi perubahan konstitusional di Wales, Scotland, dan Irlandia Utara.

Pemimpin SNP John Swinney menyebut pertemuan tersebut berlangsung pada momentum penting dalam proses perubahan konstitusional. Ia mengatakan partainya memiliki keyakinan yang sama dengan Plaid Cymru dan Sinn Féin bahwa masyarakat di masing-masing negara harus memiliki suara yang bermakna dalam menentukan masa depan mereka.

“Kepentingan kita tidak akan pernah sepenuhnya dilayani oleh Westminster, dan masyarakat dari negara kita masing-masing harus memiliki suara yang berarti atas masa depan mereka,” kata Swinney.

Ia juga menyinggung pernyataan Perdana Menteri Inggris mengenai kemungkinan referendum kemerdekaan Scotland apabila terdapat dukungan mayoritas dari masyarakat.

Swinney mengatakan pengakuan bahwa masyarakat Scotland dapat menentukan masa depan konstitusional mereka merupakan sesuatu yang sudah lama dinantikan. Ia juga menegaskan partai-partai yang hadir akan bekerja sama dalam isu seperti keadilan sosial, energi, serta hak menentukan nasib sendiri.

Sementara itu, Pemerintah Inggris kemudian menegaskan bahwa pernyataan mengenai referendum Scotland tidak menunjukkan adanya perubahan kebijakan resmi. Perdana Menteri Andy Burnham juga disebut telah menyampaikan kepada Swinney bahwa referendum baru mengenai kemerdekaan Scotland masih belum dapat dilakukan.

Presiden Sinn Féin Mary Lou McDonald mengatakan Ireland, Scotland, dan Wales memiliki sejarah serta kondisi konstitusional yang berbeda. Namun, menurutnya, ketiga wilayah tersebut memiliki kesamaan prinsip mengenai hak suatu bangsa untuk menentukan masa depannya sendiri.

“Dalam kasus Ireland, posisinya jelas. Perjanjian Good Friday memberikan jalan damai dan demokratis menuju penyatuan kembali serta menjamin hak masyarakat di pulau ini untuk menentukan masa depan konstitusional mereka,” kata McDonald.

Ia menegaskan masa depan Ireland akan ditentukan oleh masyarakat Ireland dan tidak dapat dikesampingkan oleh Perdana Menteri Inggris.

Menteri Pertama Irlandia Utara Michelle O’Neill turut menekankan pentingnya memperkuat hubungan antarpartai dan menemukan kepentingan bersama. Menurutnya, kerja sama tersebut dapat membantu menciptakan peluang yang lebih baik bagi pekerja, keluarga, dan komunitas yang mereka wakili.

“Perubahan sedang terjadi di seluruh kepulauan ini dan kita harus siap menghadapi perubahan konstitusional ketika saatnya tiba,” ujar O’Neill.

Pernyataan tersebut memperlihatkan adanya dorongan dari para pemimpin partai untuk memperkuat kerja sama politik di tengah perdebatan mengenai masa depan hubungan Wales, Scotland, Irlandia Utara, dan Pemerintah Inggris.

Pertemuan di Cardiff menjadi salah satu upaya untuk membangun koordinasi yang lebih erat antara partai-partai pro-kemerdekaan dan kelompok yang mendukung hak penentuan nasib sendiri. Selain isu konstitusional, kerja sama ekonomi, energi, sosial, serta hubungan internasional juga menjadi bagian dari pembahasan.

Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa persoalan masa depan konstitusional Wales dan wilayah lain di Inggris kembali menjadi bagian penting dalam agenda politik. Bagi ap Iorwerth, momentum tersebut sekaligus menjadi kesempatan untuk memperkuat posisi Wales dan membangun hubungan politik yang lebih erat dengan negara serta pemerintahan lain di kawasan.