Gibran Jenguk Korban Keracunan MBG, Kasus 361 Siswa di Karo Jadi Sorotan

Medan - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengunjungi sejumlah siswa yang masih menjalani perawatan setelah diduga mengalami keracunan usai mengonsumsi menu Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Jumat (11/9).

Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan para siswa memperoleh penanganan medis dan obat-obatan hingga pulih. Gibran didampingi Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution saat mengunjungi Rumah Sakit Efarina Etaham dan RS Amanda Berastagi.

“Kedatangan saya kemari untuk memastikan anak bapak ibu bisa sembuh dan bersekolah kembali. Mendapatkan pelayanan kesehatan, dan obat-obatan terbaik,” kata Gibran di RS Efarina Etaham Berastagi.

Gibran juga menyatakan pemerintah akan menanggung biaya pengobatan para siswa yang terdampak, termasuk apabila membutuhkan rujukan ke Medan atau Jakarta.

“Tadi saya datangi satu-satu, apa saja yang diperlukan. Apakah butuh rujukan ke Jakarta atau Medan, semua pasti kami penuhi,” ujarnya.

Namun, persoalan dalam kasus tersebut tidak berhenti pada penanganan medis. Dugaan keracunan yang terjadi setelah konsumsi MBG menimbulkan pertanyaan lebih luas mengenai pengawasan keamanan pangan dalam pelaksanaan program tersebut.

Data Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara menunjukkan sebanyak 361 siswa dari SMA Negeri 1 Berastagi, SMA Swasta Bersama, dan SMK Swasta Bersama terdampak dugaan keracunan setelah mengonsumsi menu MBG pada 13 Agustus 2026.

Ratusan siswa tersebut sempat mendapatkan perawatan di sejumlah fasilitas kesehatan. Rinciannya, 270 pasien menjalani rawat inap, 89 pasien rawat jalan, sementara sejumlah pasien lainnya mendapat penanganan di rumah sakit di Medan.

Kasus tersebut menjadi perhatian karena gangguan kesehatan dialami dalam jumlah besar setelah makanan program MBG dikonsumsi secara bersamaan. Hasil pemeriksaan laboratorium yang dipaparkan dalam Rapat Dengar Pendapat DPRD Kabupaten Karo juga dilaporkan menemukan kontaminasi bakteri patogen pada sejumlah sampel makanan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan program MBG tidak cukup hanya diukur dari jumlah makanan yang berhasil dibagikan kepada siswa. Keamanan makanan, standar pengolahan, penyimpanan, distribusi, hingga pengawasan setiap satuan pelayanan pemenuhan gizi juga menjadi bagian penting yang harus dipastikan.

Dalam kunjungannya, Gibran meminta pemerintah daerah memastikan seluruh kebutuhan korban terpenuhi dan proses pemulihan tidak berhenti setelah siswa keluar dari rumah sakit.

“Tolong ini nanti Pak Gubernur, biayanya kita tanggung semua,” ucap Gibran.

Gubernur Sumut Bobby Nasution mengatakan pendampingan terhadap siswa juga perlu mencakup kondisi psikologis mereka.

“Proses pemulihan siswa ini tidak berhenti setelah mereka mendapatkan perawatan medis. Pemerintah tetap melakukan pendampingan untuk memastikan kondisi kesehatan, dan psikologis mereka terus membaik,” ujarnya.

Pemeriksaan Lanjutan

Kementerian Kesehatan juga memastikan penanganan salah satu siswi, FP, dilakukan secara bertahap. FP sebelumnya menjalani perawatan di sejumlah fasilitas kesehatan di Karo dan Medan dan kemudian ditangani di RSUP Adam Malik Medan oleh dokter spesialis gastrohepatologi, neurologi, serta kesehatan jiwa.

Kemenkes menyebut FP saat ini dalam kondisi stabil, tetapi tim dokter merekomendasikan pemeriksaan lanjutan di RSCM Jakarta untuk memperoleh gambaran kondisi kesehatan yang lebih lengkap.

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes Aji Muhawarman mengatakan pemerintah memastikan proses rujukan dan kebutuhan pelayanan medis FP terpenuhi.

Sementara itu, sejumlah orang tua korban sebelumnya meminta pertanggungjawaban yang lebih jelas atas kejadian tersebut. Dalam rapat dengar pendapat di DPRD Kabupaten Karo, orang tua korban bahkan meminta agar pelaksanaan MBG di wilayah mereka dihentikan sementara dan seluruh biaya pengobatan ditanggung pemerintah.

Kasus di Karo menjadi pengingat bahwa evaluasi MBG perlu dilakukan bukan hanya setelah muncul korban, tetapi juga secara berkala untuk mencegah kejadian serupa. Dengan program yang menyasar jutaan penerima, pengawasan keamanan pangan harus menjadi prioritas agar tujuan meningkatkan gizi anak tidak justru menghadirkan risiko kesehatan baru.

Gibran menyampaikan bahwa pemerintah sedang mengevaluasi pelaksanaan MBG dan memastikan masukan masyarakat diteruskan untuk ditindaklanjuti.