Bahaya, Skor RI Jauh dari Ambang untuk Lolos “Middle Income Trap”

JAKARTA - Indonesia masih relatif jauh dari ambang untuk keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah (middle-income trap), dengan skor probabilitas sebesar 0,44 dibandingkan ambang 0,6 dalam kajian Asian Development Bank Institute (ADBI).

Hal itu disampaikan CEO ADBI, Bambang Brodjonegoro dalam konferensi bersama dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan/PPN (Bappenas) di Jakarta, Rabu, saat memaparkan hasil analisis berbasis machine learning yang mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kemampuan suatu negara mencapai status berpendapatan tinggi.

Analisis tersebut membandingkan dua model machine learning, yakni XGBoost dan Elastic Net.

Hasil kedua model menunjukkan bahwa transformasi struktural, kualitas institusi, dan kelayakan politik merupakan tiga pilar dengan kontribusi terbesar terhadap kekuatan prediktif kemampuan suatu negara keluar dari middle income trap. Ketiga pilar tersebut menyumbang lebih dari 73 persen kekuatan prediktif dalam model.

Selain ketiga pilar tersebut, analisis ADBI juga mencakup modal manusia (human capital), inovasi (innovation), kapasitas fiskal (fiscal capacity), dan kapasitas negara (state capacity).

“Sayangnya bagi Indonesia, Thailand, Vietnam, Filipina, serta Kamboja, Myanmar, India, dan negara-negara lainnya, masih menghadapi tantangan karena probabilitas keluar dari middle income trap masih relatif jauh dari ambang batas,” kata Bambang.

Bambang mengatakan skor Indonesia sebesar 0,44 masih berada di bawah sejumlah negara Asia lainnya. Thailand mencatat skor 0,56, sedangkan Vietnam mencapai 0,50.

“Jadi, saya dapat mengatakan bahwa negara-negara tersebut berada dalam posisi borderline. Ada kemungkinan untuk keluar dari middle income trap, tetapi belum dapat dipastikan,” jelasnya.

Sementara itu, negara Asia lainnya seperti Jepang, Singapura, dan Korea Selatan mencatat skor probabilitas keluar dari middle income trap yang sangat tinggi, masing-masing sebesar 0,97 lalu 0,95 dan 0,91, sebelum beralih menjadi negara berpendapatan tinggi.

Indonesia kata Bambang perlu memperkuat kemampuan domestik dan meningkatkan produktivitas untuk meningkatkan nilai tambah domestik sebagai bagian dari upaya keluar dari middle-income trap.

Menurut dia, modal dasar Indonesia selama ini bertumpu pada sumber daya alam.

Oleh karena itu, ia menilai Indonesia perlu memperkuat basis sumber daya tersebut melalui pendalaman manufaktur, pengembangan pemasok domestik, penarikan investasi asing langsung (FDI) yang berorientasi pada teknologi, peningkatan keterampilan dan inovasi, serta partisipasi dalam integrasi rantai nilai regional.

Selain itu, konsistensi kebijakan juga dinilai penting untuk mendukung transformasi struktural Indonesia menuju status negara berpendapatan tinggi.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy menilai Indonesia perlu bertransisi dengan mengubah model pertumbuhan ekonomi yang selama ini bertumpu pada tenaga kerja murah dan sumber daya alam agar bisa keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah.

Transformasi tersebut membutuhkan pergeseran menuju pertumbuhan yang didorong oleh produktivitas tinggi, inovasi, serta penguatan institusi. Salah satu pondasi penting untuk mendukung transformasi yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).

“Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pemerintah perlu meningkatkan kualitas pendidikan, memperbaiki sistem kesehatan, dan memperkuat perlindungan sosial,” katanya.

Visi pembangunan jangka panjang jelasnya bukan sekadar memprediksi kondisi masa depan, melainkan membentuk masa depan yang ingin dicapai suatu negara. Sebab itu, perencanaan pembangunan perlu diperkuat agar pemerintah tidak hanya mampu merespons perubahan dalam jangka pendek, tetapi juga dapat mengantisipasi berbagai risiko dan peluang yang muncul. Apalagi, tantangan pembangunan kini semakin kompleks, mulai dari perubahan iklim, bencana yang disebabkan aktivitas manusia, hingga bencana alam yang sulit dihindari.

Peringatan Dini

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Indonesia (UI), Telisa Aulia Falianty yang diminta tanggapannya mengatakan persoalan utama Indonesia bukan pada potensi pertumbuhan, tetapi kemampuan mengubah pertumbuhan menjadi produktivitas dan nilai tambah yang berkelanjutan.

Skor 0,44 dari ADBI sebagai sinyal bahaya. “Skor 0,44 merupakan early warning bahwa Indonesia belum berada pada jalur yang cukup kuat untuk memastikan keluar dari middle-income trap,” tegas Telisa.

Tantangannya kata Telisa, bukan sekadar mengejar pertumbuhan tinggi, termasuk target 8 persen. Pemerintah harus memastikan kualitas pertumbuhan itu mampu mendorong transformasi struktural. Sebab, pertumbuhan tinggi tanpa transformasi struktural justru berisiko.

“Pertumbuhan tinggi tanpa transformasi struktural berisiko hanya memperbesar output tanpa cukup meningkatkan kapasitas produktif ekonomi,” kata Telisa.

Temuan ADBI kata Telisa menjadi penting karena menunjukkan bahwa transformasi struktural, kualitas institusi, dan political feasibility merupakan faktor yang sangat menentukan. “Ini mempertegas bahwa agenda keluar dari middle-income trap bukan hanya agenda ekonomi, tetapi juga agenda reformasi institusi dan tata kelola pembangunan,” katanya.

Ia pun mendorong perlunya pergeseran arah kebijakan. “Prioritas kebijakan perlu bergeser dari growth-oriented menjadi productivity-led growth, dengan reformasi struktural yang konsisten, feasible secara politik, dan mampu menjaga stabilitas, inklusivitas, serta keberlanjutan,” tegasnya.

Pada akhirnya, keberhasilan tidak diukur dari seberapa tinggi pertumbuhan ekonomi, tetapi sejauh mana pertumbuhan tersebut menghasilkan pekerjaan yang layak, meningkatkan produktivitas dan nilai tambah domestik, memperluas kesejahteraan, serta memastikan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi.