Airlangga Ungkap Rp11 Triliun Disiapkan untuk Rekening Massal, Apa Dampaknya?

JAKARTA – Rencana pembukaan rekening secara massal bagi masyarakat menjadi langkah strategis untuk memperluas akses ke layanan keuangan sekaligus mendorong inklusi finansial.

Kebijakan ini diharapkan tidak sekadar menambah jumlah rekening, tetapi juga membuka akses masyarakat terhadap transaksi perbankan, tabungan, pembiayaan, hingga layanan keuangan digital.

Tantangannya, perluasan akses tersebut harus dibarengi dengan edukasi dan perlindungan konsumen agar rekening yang dibuka benar-benar digunakan secara produktif dan tidak hanya menjadi angka statistik inklusi keuangan.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut bahwa pemerintahan akan menyiapkan dana kurang lebih Rp11 triliun untuk rencana pembukaan rekening massal bagi masyarakat.

Ia mengatakan dana tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan menyasar lebih dari 200 juta masyarakat dengan masing-masing rekening mendapatkan dana pembukaan sebesar Rp50 ribu.

"Dari APBN. Totalnya kalau 200 juta penduduk kan berarti kira-kira 600 juta (dolar AS) atau sekitar Rp11 T (triliun) lah," ujar Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (9/9).

Namun demikian, Airlangga belum bisa memastikan anggaran tersebut akan sepenuhnya berasal dari APBN Tahun Anggaran 2026 atau dari APBN 2027.

Ia juga menyampaikan anggaran dan skema pembukaan rekening masih dalam pembahasan bersama Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Kita akan siapkan dalam waktu dekat. Roll out-nya kita akan bahas dengan BI dan OJK," terangnya.

Rencana pembukaan rekening, kata Airlangga, akan dilakukan secara bertahap. Diharapkan kebijakan ini dapat dimulai sebelum akhir 2026.

Sebelumnya, Airlangga mengatakan saat ini pemerintah tengah mempersiapkan mekanisme penyediaan atau pembuatan rekening massal bagi seluruh masyarakat di Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Syariah Indonesia (BSI).

Hal ini menyusul arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan setiap warga negara Indonesia memiliki rekening bank guna memperkuat inklusi keuangan dan tingkat literasi keuangan di dalam negeri.

Airlangga mengatakan pendekatan yang kini dipertimbangkan adalah sinkronisasi dengan data kependudukan dan catatan sipil (dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri).

Sementara itu, CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani mengatakan Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Syariah Indonesia (BSI) telah melakukan koordinasi untuk merealisasikan rencana pembukaan rekening bagi masyarakat di seluruh Indonesia.

Rosan menyebut pembukaan rekening akan dilakukan melalui BRI di seluruh Indonesia, sementara masyarakat di Aceh dapat menggunakan layanan BSI.

"BRI dan BSI memang sudah (koordinasi), dari manajemennya juga sudah koordinasi untuk melakukan rencananya agar pembukaan rekening di seluruh Indonesia melalui BRI dan untuk Aceh itu bisa dengan BSI, bisa terlaksana dengan secepatnya," kata Rosan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Menurutnya, koordinasi tersebut dilakukan untuk memastikan rencana pembukaan rekening massal dapat segera dilaksanakan.

Sementara itu, terkait rencana pemberian dana awal sebesar Rp50 ribu untuk rekening tersebut, Rosan mengatakan mekanisme pembiayaannya masih dalam tahap perancangan.

"Mekanismenya lagi dirancang. Segera kok," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo dalam rapat terbatas, Senin (7/9) membahas sejumlah isu terkait ekonomi, salah satunya mengenai inklusi dan literasi keuangan masyarakat Indonesia.

Kepala Negara juga meminta Dewan Nasional Keuangan Inklusif, termasuk di dalamnya Bank Indonesia, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), hingga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) guna mempersiapkan aspek teknis dari program tersebut.

Selain untuk meningkatkan inklusi keuangan nasional, rencana pembuatan rekening massal ini juga ditargetkan untuk menyalurkan bantuan sosial (bansos) tunai.