Kebun Karet Jalupang Tak Lagi Terbengkalai, Jabar Kejar Manfaat Ekonomi

BANDUNG – Pemulihan lahan yang menjadi aset daerah bukan sekadar upaya mengembalikan fungsi tanah, tetapi juga bagian penting dari pembenahan tata kelola aset pemerintah.

Lahan yang selama ini terbengkalai, bermasalah, atau belum dimanfaatkan secara optimal perlu ditata dan dipastikan kembali status serta pemanfaatannya agar memberikan nilai ekonomi dan manfaat bagi masyarakat.

Langkah tersebut sekaligus menjadi upaya mencegah aset daerah hilang, dikuasai pihak lain, atau tidak produktif dalam jangka panjang.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus mengebut proyek revitalisasi 32 hektare (ha) Kebun Karet Jalupang di Kecamatan Dawuan, Kabupaten Subang, guna memulihkan lahan aset daerah yang sebelumnya sempat beralih fungsi secara ilegal menjadi kebun singkong.

Proyek pemulihan aset yang diinstruksikan langsung oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi tersebut mencatatkan progres positif pada tahap awal, dengan berhasil menanam 4.200 bibit karet di atas lahan seluas tujuh hektare yang kini memasuki fase pemeliharaan intensif.

Kepala Dinas Perkebunan Jawa Barat Gandjar Yidniarsa di Bandung, Kamis (3/9), mengungkapkan berdasarkan hasil pemantauan lapangan, tingkat keberhasilan tumbuh bibit karet di kawasan tersebut terbilang sangat tinggi karena mampu beradaptasi cepat dengan ekosistem tanah setempat.

"Sudah tumbuh tunas-tunas baru, tingkat kematian kurang dari 1 persen atau kurang dari 10 pohon," kata Gandjar.

Gandjar menjelaskan, pengambilalihan fungsi lahan ini juga memulihkan kualitas struktur tanah yang sempat terdegradasi, sekaligus meningkatkan kembali kandungan unsur hara yang dibutuhkan bagi vegetasi dan keseimbangan lingkungan kawasan.

Skema pemulihan lahan pemerintah ini, disebut tidak menyingkirkan masyarakat lokal, melainkan memberdayakan para mantan penggarap kebun singkong sebagai tenaga kerja resmi revitalisasi.

Warga disokong memanfaatkan area pinggiran lahan untuk menanam komoditas bernilai ekonomi tinggi seperti kelapa dan serai wangi sebagai sumber pendapatan tambahan.

Pemprov Jabar menargetkan seluruh bentang 32 hektare Kebun Karet Jalupang rampung terhijaukan pada akhir tahun 2026, di mana saat ini, petugas lapangan telah menyiapkan seluruh lubang tanam untuk mengejar akselerasi penanaman masif pada puncak musim hujan Oktober 2026.

Pada akhirnya, pemulihan lahan aset daerah harus diarahkan bukan hanya untuk menyelesaikan persoalan administrasi, tetapi juga memastikan aset tersebut kembali produktif dan memberi manfaat nyata bagi daerah.

Dengan pengelolaan yang transparan, pemanfaatan yang tepat, serta pengawasan berkelanjutan, lahan milik pemerintah dapat menjadi sumber nilai ekonomi sekaligus mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.