Peyaluran 8 Juta Liter Air ke Warga yang Terdampak Kekeringan

Kabupaten Bekasi - Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat sejauh ini telah menyalurkan delapan juta liter air bersih kepada warga terdampak kekeringan sejak distribusi perdana pada Selasa (9/6) sebagai upaya mencegah krisis air sepanjang musim kemarau 2026.

"Data yang masuk per 31 Agustus kemarin sudah mencapai 7.934.700 liter. Hari ini masih berlanjut dan sampai petang ini sudah lebih dari delapan juta liter secara keseluruhan untuk memenuhi kebutuhan warga," kata Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bekasi Muchlis di Cikarang, Selasa.

Dia mengatakan distribusi bantuan air bersih menyesuaikan kebutuhan warga dan upaya tersebut dilakukan secara lebih masif mengingat luas wilayah terdampak meluas dari 35 desa pada 11 kecamatan terhitung dua pekan lalu menjadi 45 desa yang tersebar di 12 kecamatan.

"Titik distribusinya pun turut bertambah dari 192 lokasi menjadi 252 titik dengan jumlah warga terdampak mencapai 77.312 jiwa dari 25.601 kepala keluarga," katanya.

Distribusi bantuan air bersih mencakup wilayah terdampak kekeringan yang tersebar di Kecamatan Sukatani, Pebayuran, Cabangbungin, Sukawangi, Babelan, Tarumajaya, Muaragembong, Cikarang Selatan, Cikarang Pusat, Serang Baru, Cibarusah dan Bojongmangu.

Wilayah selatan Kabupaten Bekasi menjadi titik terparah terdampak kekeringan. Di Kecamatan Cibarusah terdapat 72 lokasi distribusi air, Serang Baru 46 titik, Bojongmangu 45 titik serta Cikarang Pusat dan Cikarang Selatan masing-masing tujuh titik.

Krisis air bersih juga melanda wilayah utara Kabupaten Bekasi dengan rincian 25 titik di Kecamatan Pebayuran, Babelan dengan 20 titik, Tarumajaya sembilan titik, Sukatani delapan titik, Muaragembong enam lokasi, empat lokasi di Sukawangi serta dua titik di Kecamatan Cabangbungin.

Sejumlah instansi terlibat aktif membantu warga terdampak kekeringan melalui pendistribusian air bersih mulai dari Perumda Tirta Bhagasasi, PMI, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), Perum Jasa Tirta (PJT), Kwarcab Pramuka, Kementerian Pekerjaan Umum hingga CSR perusahaan maupun kawasan industri.

"Selain distribusi air bersih, bantuan juga diberikan dalam bentuk toren air dan sumur bor di sejumlah titik. Sinergi seluruh unsur yang tergabung dalam klaster logistik penanganan bencana ini sangat membantu pemerintah daerah dalam mengoptimalkan penanganan dampak kekeringan," ujar Muchlis.

Kabid Kedaruratan dan Logistik pada BPBD Kabupaten Bekasi Dody Supriyadi menambahkan dampak kekeringan tidak hanya dirasakan masyarakat yang kesulitan mengakses air bersih untuk keperluan sehari-hari namun juga pada areal pertanian produktif.

"Data terkini mencatat areal pertanian produktif terdampak seluas 1.354 hektare atau turun dibandingkan dua pekan lalu yang mencapai 1.827 hektare. Begitu pula sebarannya, dari 45 desa saat ini ada di 41 desa," katanya.

Pemerintah Kabupaten Bekasi terus berupaya melakukan sejumlah langkah untuk menangani dampak tersebut, termasuk pompanisasi di wilayah pertanian yang mengalami kekeringan melalui Dinas Pertanian dan Perumda Tirta Bhagasasi.

Pemerintah daerah bersama sejumlah lembaga juga menyiapkan sarana pendukung agar pasokan air bersih dapat disimpan dan dimanfaatkan warga. Salah satunya bantuan tempat penampungan air berupa toren di sejumlah titik terdampak. Bantuan set sumur bor juga diterima warga terdampak.

Dia mengaku penanganan musibah kekeringan membutuhkan sinergi sejumlah unsur terkait sehingga dapat terus berjalan optimal serta berkelanjutan. Keterlibatan seluruh pihak dinilai semakin memudahkan penanganan dampak musibah.

"Pemerintah Kabupaten Bekasi juga terus mengoptimalkan kegiatan normalisasi sungai, pembersihan dan pengangkutan sampah, penertiban bangunan liar di aliran sungai serta koordinasi dengan aparatur setempat untuk memudahkan penanganan," kata dia.