Kawasan Industri Tak Lagi Kompetitif, Investor Mulai Melirik Vietnam

Indonesia tak cukup hanya pandai mengundang investor, tetapi juga harus mampu membuat mereka bertahan dan tidak memindahkan modal ke negara pesaing.

JAKARTA — Minimnya insentif setoran energi, ditambah ongkos logistik dan proses perizinan yang belum efisien, membuat Indonesia menghadapi persoalan daya saing yang tak bisa lagi dianggap sepele. Bagi kawasan industri, seperti Karawang International Industrial City (KIIC), biaya dan kepastian berusaha menjadi penentu utama ketika investor global membandingkan Indonesia dengan Vietnam.

Jika persoalan tersebut tidak segera dibenahi, Indonesia berisiko hanya menjadi pasar, sementara investasi manufaktur bernilai tambah dan penciptaan lapangan kerja justru mengalir ke negara pesaing. Tantangannya bukan sekadar menarik investasi baru, tetapi memastikan iklim usaha Indonesia cukup kompetitif untuk mempertahankan investasi yang sudah ada.

Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono menilai persoalan yang dihadapi pelaku industri di KIIC juga menjadi masalah di berbagai kawasan industri Indonesia. “Persoalan tersebut perlu segera dibenahi di tengah kecenderungan sebagian investor mempertimbangkan Vietnam sebagai lokasi investasi agar industri yang sudah berinvestasi di Indonesia tidak pindah ke negara lain,” ujarnya usai Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI Panja RUU tentang Kawasan Industri ke KIIC, Karawang, Jawa Barat pekan lalu dikutip dari laman resmi DPR RI.

Bambang menyoroti ketersediaan dan harga energi, terutama gas dan listrik. Ia mendorong pemberian insentif Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) yang memadai bagi industri di kawasan industri serta insentif tarif listrik yang lebih rendah dibandingkan industri di luar kawasan. Menurutnya, terdapat sekitar 180 kawasan industri di Indonesia yang membutuhkan dukungan kebijakan energi kompetitif.

Selain energi, biaya transportasi juga menjadi perhatian karena menyumbang sekitar 40 persen biaya logistik. “Pemerintah perlu mengendalikan komponen biaya tersebut agar tidak menggerus daya saing industri,” tegasnya.

Dia menambahkan pelaku industri juga meminta penyederhanaan perizinan melalui sistem satu pintu serta kepastian regulasi. Dia menilai perizinan yang panjang dan aturan yang kerap berubah dapat menghambat investasi serta menyulitkan perencanaan bisnis jangka panjang.

“Karena itu, penyusunan RUU tentang Kawasan Industri diharapkan menjadi momentum untuk memangkas birokrasi dan memperbaiki berbagai hambatan investasi, mulai dari energi, logistik, perizinan hingga kepastian regulasi,” pungkasnya.

Kepastian Perizinan

Pengelola kawasan industri di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, berharap agar pemerintah memberikan kepastian perizinan serta terus meningkatkan kebutuhan dasar pengelolaan kawasan industri. Direktur Kawasan Industri KIIC, Sanny Iskandar, usai menerima kunjungan kerja Komisi VII DPR RI di Karawang, Rabu pekan lalu menyampaikan secara umum investor menginginkan agar daerah tempat berinvestasi aman dan memiliki kepastian hukum.

"Kita dari pengelola kawasan industri ya berharap adanya kepastian hukum, termasuk perizinannya," kata dia.

Dalam hal perizinan diharapkan semuanya dibuat satu pintu. Sehingga prosesnya bisa cepat, tidak seperti sekarang ini yang masing-masing kementerian mempunyai kewenangan. "Jadi kalau bisa ya semuanya (perizinan) dibuat satu pintu agar transparan, tidak masing-masing kementerian mengeluarkan, saling tumpang tindih," katanya.

Selain itu, para investor juga menginginkan adanya kepastian mengenai penyediaan sarana dan prasarana seperti kebutuhan air baku, listrik dan lain-lain. "Kebutuhan dasar seperti air baku, listrik, dan lain-lain itu kebutuhan dasar yang memang harus dipersiapkan oleh pemerintah," katanya.

Saat ini sudah banyak kawasan industri baru di Karawang, sehingga otomatis kebutuhan air baku kian meningkat. Dia juga meminta perhatian atas kebutuhan listrik dengan terus bertambahnya kawasan industri di wilayah Karawang, dan Jawa Barat pada umumnya.