Dunia Patut Khawatirkan Kenaikan Permukaan Laut di Pasifik

KOROR – Seorang petinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Senin (31/8) menyerukan agar para pemimpin dari negara-negara dengan perekonomian terbesar di dunia seharusnya berdiri di sebuah atol Pasifik untuk melihat kenyataan kenaikan permukaan laut yang mencapai rekor tertinggi.

Menanggapi banjir mematikan yang terjadi di Nepal pekan lalu, Wakil Sekretaris Jenderal PBB, Amina Mohammed, mengatakan bahwa naiknya permukaan laut di Pasifik adalah sisi lain dari cerita tersebut.

"Kita sudah tahu bahwa pemanasan iklim mengubah es di dunia dengan kecepatan luar biasa, tidak hanya mengancam komunitas di bawah gletser tetapi juga menambah lebih banyak air ke lautan kita," kata dia kepada wartawan.

Mohammed menyatakan hal itu di Palau, tempat para pemimpin Pasifik berkumpul untuk KTT tahunan guna membahas tantangan termasuk perubahan iklim, kejahatan, dan keamanan regional.

Menurut Mohammed, PBB mendorong para pemimpin G20 untuk hadir dan membuat komitmen pada pertemuan yang diselenggarakan oleh negara kecil Tuvalu pada bulan Oktober, menjelang KTT iklim PBB mendatang di Turki.

"Kami pikir mereka harus hadir dan benar-benar terlibat dengan dunia tentang apa yang perlu mereka lakukan," kata dia, meskipun ada kekhawatiran bahwa hanya sedikit pemimpin di luar Pasifik yang akan menghadiri pertemuan tersebut.

Tuvalu, yang termasuk di antara negara-negara yang paling rentan terhadap krisis iklim, sedang bersiap untuk merelokasi penduduknya setelah para ilmuwan memperkirakan sebagian besar wilayahnya mungkin akan terendam banjir.

Menteri Lingkungan Hidup Palau, Steven Victor, mengatakan bahwa kawasan Pasifik tidak meminta bantuan, tetapi memiliki sumber daya yang lebih sedikit untuk mengatasi kenaikan permukaan laut yang paling mengancam komunitasnya. "Kami perlu mereka datang dan menyaksikannhya," kata dia.

Sebuah laporan PBB yang diterbitkan pada Senin menunjukkan laju kenaikan permukaan laut yang mencapai rekor tertinggi, yang dipicu oleh pemanasan lautan dan pencairan gletser.

Laporan tersebut menyebutkan bahwa hingga 1,2 miliar orang dapat mengungsi pada tahun 2050, dengan negara-negara kepulauan Pasifik mengalami kenaikan permukaan laut dua kali lipat dari rata-rata global.

Laporan tersebut juga menyoroti kesenjangan pendanaan, di mana negara-negara berkembang membutuhkan 310 hingga 365 miliar dollar AS untuk beradaptasi, namun hanya memiliki 26 miliar dollar AS dana adaptasi yang tersedia pada tahun 2023.

Krisis Terumbu Karang

Selain isu kenaikan permukaan laut, dibahas pula krisis terumbu karang yang menghadapi penurunan bertahap, dengan tutupan karang keras global menurun 9,5 persen akibat perubahan iklim selama 40 tahun, demikian temuan laporan lain yang dirilis Senin di Palau oleh para ilmuwan.

Jaringan Pemantauan Terumbu Karang Global menganalisis data dari 37.000 terumbu karang di 120 negara, dan menemukan adanya penyempitan rentang waktu antara peristiwa pemutihan terumbu karang secara mayoritas.

Meskipun terumbu karang dapat pulih setelah mengalami pemutihan jika diberi cukup waktu, frekuensi gelombang panas laut berarti hanya sebagian kemajuan yang terjadi. Studi tersebut menemukan peristiwa pemutihan karang besar-besaran terjadi setiap lima hingga enam tahun sekali sejak tahun 2010.

"Kita terus-menerus mengikis kondisi yang mereka butuhkan untuk pulih," kata penulis utama studi tersebut, Manuel Gonzalez Rivero. "Perubahan iklim mendorong terjadinya gelombang panas laut yang lebih sering dan parah, tetapi tekanan lokal seperti kualitas air yang buruk, penangkapan ikan berlebihan, dan pembangunan pesisir membuat terumbu karang semakin tidak mampu menahan gelombang panas tersebut," pungkas dia. AFP/I-1