Gubernur Pramono Ajak Warga Jakarta Terbuka Saat Pendataan Sensus Ekonomi 2026

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengajak masyarakat ikut menyukseskan Pendataan Lapangan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS). Ia menilai partisipasi masyarakat menjadi bagian penting untuk menghasilkan data ekonomi yang akurat sebagai dasar pemerintah menyusun kebijakan.

Pramono mengatakan masyarakat yang didatangi petugas BPS diharapkan memberikan informasi sesuai kondisi sebenarnya. Menurutnya, keterbukaan responden akan membantu pemerintah mendapatkan gambaran perekonomian Jakarta secara lebih utuh.

"Petugas BPS yang datang hari ini secara langsung menanyakan sesuai dengan tugas dalam melakukan sensus. Saya menjawab secara apa adanya, sesuai kondisi sebenarnya," ujar Pramono setelah menerima petugas BPS DKI Jakarta yang melakukan pendataan Sensus Ekonomi 2026.

Ia meminta warga yang belum terdata maupun masih ragu memberikan informasi agar tidak menutup diri dari petugas sensus. Pramono menegaskan data yang diberikan masyarakat akan digunakan untuk kepentingan statistik dan membantu pemerintah memahami kondisi ekonomi terkini.

"Saya mengimbau kepada masyarakat di Jakarta untuk membantu BPS dalam melakukan tugas mereka, yaitu sensus ekonomi. Saya mengimbau seluruh masyarakat Jakarta untuk memberikan data apa adanya. Jangan tertutup," tuturnya.

Pramono juga menegaskan informasi yang disampaikan dalam Sensus Ekonomi 2026 bersifat rahasia dan tidak berkaitan dengan perpajakan. Pendataan tersebut dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi dan aktivitas ekonomi di Jakarta.

"Ini betul-betul adalah sensus ekonomi untuk mengetahui potret kondisi dan keadaan di Jakarta. Masyarakat diminta memberikan jawaban apa adanya, sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, karena data ini akan menjadi referensi dalam mengambil keputusan," jelasnya.

Menurut Pramono, Jakarta memiliki aktivitas ekonomi yang sangat beragam, mulai dari usaha rumahan, UMKM, hingga perusahaan berskala besar dan internasional. Karena itu, seluruh kegiatan usaha perlu tercatat agar data yang dihasilkan dapat menggambarkan kondisi ekonomi Jakarta secara lebih menyeluruh.

Dalam pelaksanaannya, petugas BPS mendatangi berbagai lokasi usaha dan tempat tinggal masyarakat, seperti mal, kawasan bisnis, pasar, pertokoan, pusat perbelanjaan, rumah, hingga apartemen. Petugas juga bertemu langsung dengan pelaku usaha dan masyarakat, sementara sebagian responden melakukan pengisian kuesioner secara mandiri.

Data yang dikumpulkan melalui Sensus Ekonomi tidak hanya berkaitan dengan jumlah usaha. Informasi tersebut juga mencakup jenis kegiatan usaha, produk dan jasa yang dihasilkan, skala usaha, jumlah tenaga kerja, pemanfaatan teknologi, serta karakteristik lain yang menggambarkan aktivitas ekonomi.

Hasil pendataan tersebut diharapkan dapat menunjukkan perkembangan ekonomi Jakarta secara lebih lengkap, termasuk keberadaan usaha yang selama ini belum tercatat dalam administrasi pemerintah. Data SE2026 nantinya menjadi salah satu rujukan Pemprov DKI Jakarta dalam menyusun program, kebijakan, regulasi, serta berbagai intervensi agar lebih tepat sasaran.

"Data yang benar akan membantu pemerintah mengambil keputusan yang benar. Karena itu saya mengajak masyarakat untuk ikut menyukseskan sensus ekonomi," tegas Pramono.

Dalam kesempatan yang sama, Pramono meminta Dinas Pendidikan DKI Jakarta melakukan pengecekan ulang terhadap mahasiswa penerima Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) yang terdampak perubahan data desil. Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan mahasiswa yang sebelumnya memperoleh KJMU tidak kehilangan akses pendidikan akibat perubahan data yang masih membutuhkan verifikasi.

Sementara itu, Sekretaris Utama BPS RI Zulkipli mengatakan proses pendataan Sensus Ekonomi 2026 di Jakarta sejauh ini berjalan lancar. Berdasarkan pre-list yang tersedia, BPS telah melakukan pendataan hingga 111 persen, meskipun masih terdapat sejumlah unit usaha yang belum ditemukan atau dokumennya masih dalam proses penelusuran.

"Waktu kita masih ada sampai dengan 15 September. Kami akan mendatangi kembali perusahaan-perusahaan itu serta menemukan kembali yang tadinya belum ditemukan dalam pre-list kami," ungkap Zulkipli.